Caracas (ANTARA) - Pemerintah Venezuela pada Kamis (11/12) mengecam penyitaan kapal tanker raksasa oleh Amerika Serikat (AS) di lepas pantainya dan menyebut tindakan itu sebagai pencurian terang-terangan dan aksi pembajakan internasional.
Kecaman keras ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (10/12) mengonfirmasi aksi militer tersebut. Dia mengatakan kepada awak media bahwa kapal itu "sangat besar, yang terbesar yang pernah disita", dan membenarkan aksi itu untuk "alasan yang sangat baik". Pejabat AS menyatakan kapal tersebut terlibat dalam pengangkutan minyak yang terkena sanksi dari Venezuela dan Iran.
Dalam eskalasi terkait, AS pada Kamis memberlakukan sanksi baru terhadap tiga keponakan ibu negara Venezuela, Cilia Flores, serta enam kapal tanker minyak mentah dan sejumlah perusahaan pengiriman terkait, sehingga meningkatkan tekanan terhadap Caracas.
Penyitaan kapal tanker dan sanksi baru ini membentuk tekanan ganda ekonomi dan militer dalam kampanye panjang Washington untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaan. Maduro berjanji Venezuela tidak akan pernah menjadi "koloni minyak". Pemerintahannya secara konsisten menuding Washington berupaya mencuri sumber daya alam Venezuela yang melimpah.
Harga minyak mentah Brent naik tipis pada Rabu setelah berita penyitaan memicu kekhawatiran pasokan jangka pendek. Para analis memperingatkan langkah ini dapat mengancam pelaku industri pengiriman dan semakin mengganggu ekspor minyak Venezuela.
Penyitaan tersebut merupakan penyitaan pertama kargo minyak Venezuela di bawah sanksi AS yang telah berlaku sejak 2019. Ini menjadi tindakan pertama yang diketahui dari pemerintahan Trump terhadap kapal tanker terkait Venezuela sejak dia memerintahkan peningkatan kekuatan militer besar-besaran di kawasan tersebut.
Trump sering mengungkapkan kemungkinan intervensi militer di Venezuela, dengan menuduh negara tersebut memfasilitasi perdagangan narkoba ke AS. Hingga saat ini, AS telah melakukan lebih dari 20 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, sebuah praktik yang menuai kritik dari para legislator maupun pakar hukum.
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Maduro pada Kamis, menyampaikan solidaritas dengan rakyat Venezuela serta menegaskan kembali dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Maduro dalam melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan di tengah meningkatnya tekanan eksternal.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada Kamis mengkritik Trump karena menganjurkan "hukum yang terkuat" dalam politik internasional setelah kedua pemimpin tersebut belum lama ini melakukan percakapan via telepon membahas ketegangan regional.
"Unilateralisme yang diinginkan Presiden Trump adalah unilateralisme di mana yang terkuat mendikte apa yang harus dilakukan pihak lain," kata Lula dalam sebuah acara di Negara Bagian Minas Gerais. Percakapan tersebut merupakan bagian dari upaya Brasil untuk menjadi mediator di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela, serta negara-negara Amerika Latin lainnya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































