Usaha penggilingan padi skala besar harus punya izin dari pemerintah

2 months ago 27

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

"Usaha penggilingan-penggilingan padi skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah, kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini," ujar Prabowo dalam dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Presiden menegaskan, kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, maka mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

"Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan beras dan penggilingan padi sangat penting bagi hajat hidup banyak orang.

Kendati demikian, lanjutnya, masih ada segelintir pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas beras dan penggilingan padi sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article