Ambon (ANTARA) - Guru Besar Kehutanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof Fransina Latumahina menekankan pentingnya pengembangan sistem agroforestri sebagai strategi utama pemerintah dalam melindungi kawasan hutan yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi.
“Agroforestri menjadi pendekatan yang relevan untuk pulau-pulau kecil di Maluku karena mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan,” kata dia di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, agroforestri memungkinkan masyarakat mengelola lahan dengan memadukan tanaman kehutanan, pertanian, dan tanaman bernilai ekonomi tanpa harus membuka hutan secara masif. Pendekatan ini dinilai efektif menekan laju deforestasi sekaligus menjaga kesehatan ekosistem hutan.
Ia menjelaskan, hutan di pulau kecil Maluku, baik hutan daratan, hutan rawa, maupun mangrove, berfungsi sebagai penopang utama keseimbangan ekologi, sumber penghidupan masyarakat, serta pelindung alami dari abrasi, banjir, dan intrusi air laut. Karena itu, perlindungan kawasan hutan harus dibarengi dengan solusi ekonomi yang adil bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Prof Fransina menyebutkan bahwa kesehatan hutan sangat dipengaruhi oleh stabilitas keanekaragaman hayati, struktur tegakan yang seimbang, serta minimnya gangguan seperti kebakaran, penyakit, dan eksploitasi berlebihan. Agroforestri, lanjutnya, dapat membantu menjaga indikator-indikator tersebut tetap stabil.
“Dengan agroforestri, tutupan lahan tetap terjaga, fungsi tanah dan air terlindungi, dan tekanan terhadap kawasan hutan lindung maupun mangrove dapat dikurangi,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep agroforestri sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari karena mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak tanpa mengorbankan fungsi ekologis jangka panjang. Penerapan agroforestri juga dapat dikombinasikan dengan kearifan lokal masyarakat adat, seperti sasi, yang telah lama terbukti menjaga keseimbangan alam di Maluku.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa pengembangan agroforestri masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan kebijakan pendukung, rendahnya kapasitas teknis masyarakat, serta lemahnya pengawasan di wilayah pulau kecil yang tersebar.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pusat memperkuat kebijakan agroforestri melalui pendampingan teknis, penyediaan bibit unggul, insentif ekonomi, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas lokal.
“Pengembangan agroforestri bukan hanya soal produksi, tetapi strategi perlindungan kawasan hutan. Jika diterapkan secara konsisten, agroforestri dapat menjadi benteng ekologis sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat pulau kecil di Maluku,” katanya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan sedang menggencarkan berbagai program agroforestri yakni penerapan hutan masyarakat. Dalam hutan masyarakat itu, mereka yang tinggal di sekitar hutan diedukasi untuk melakukan pertanian dan perkebunan secara mandiri.
Baca juga: KPH Cantung Kalsel kembangkan agroforestri berbasis tanaman buah-padi
Baca juga: Kemenhut perkuat kerja sama South-South lewat agroforestri regeneratif
Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen terapkan solusi berbasis alam
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
