Bengkulu (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu (LPPM UNIB) menjalin kerja sama strategis dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) menyusun rencana pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim daerah (PRKBI-D) di Provinsi Bengkulu.
"Program PRKBI-D merupakan bagian dari Low Carbon Development Initiative yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia," kata Kepala LPPM UNIB Dr Hery Suhartoyo di Bengkulu, Minggu.
Program tersebut bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan melalui pembangunan beremisi rendah gas rumah kaca (GRK), serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.
Inisiatif pembangunan rendah karbon melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional seperti OPML. Organisasi berbasis di Inggris itu telah berpengalaman mendampingi proses perumusan kebijakan pembangunan rendah karbon di berbagai negara.
Baca juga: Anggota DPR: Program B50 wujud komitmen energi RI yang rendah karbon
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari empat provinsi yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bappenas RI pada 2023 untuk mengimplementasikan program PRKBI-D.
Dalam rangka merealisasikan MoU tersebut, OPML menggandeng LPPM UNIB melalui mekanisme seleksi terbuka (bidding). Kolaborasi secara resmi diikat melalui kontrak kerja sama yang ditandatangani pada 21 Maret 2025.
Hery mengatakan pihaknya membentuk tim multi disiplin untuk merancang, menyusun, dan mengimplementasikan kegiatan PRKBI-D di Bengkulu.
“Tim ini kami bentuk secara khusus untuk memenuhi proses seleksi dan menjalankan seluruh tahapan kegiatan. Saya sendiri bertindak sebagai koordinator, dibantu sejumlah akademisi lintas fakultas,” ujarnya.
Baca juga: Bappenas perkirakan tenaga kerja hijau capai 4 juta orang pada 2025
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
