Depok (ANTARA) - Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pemerintah Kota Depok menjajaki kerja sama integrasi data sosial dengan program perumahan, sebagai upaya penataan kawasan permukiman untuk memutus rantai kemiskinan.
Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma di Depok, Kamis menyampaikan bahwa rumah layak merupakan hak hidup setiap warga negara.
Dia menyoroti peluang sektor perumahan di kawasan perkotaan, termasuk pemanfaatan area untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
Alternatif strategi yang dinilai relevan dengan Kota Depok adalah pengembangan hunian vertikal dan dan kawasan penggerak ekonomi rakyat, misalnya melalui pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera).
Lembaga Demografi FEB UI mendukung rencana upaya pembangunan Depok sebagai kota percontohan agar memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Lembaga Demografi FEB UI akan melakukan kajian menyeluruh berbasis data terhadap lokasi potensial.
Konsep hunian vertikal sendiri mencakup berbagai tipe, mulai dari bangunan tiga hingga lima lantai tanpa lift, bangunan lima hingga 12 lantai, hingga bangunan tinggi tanpa batasan lantai, seperti apartemen dengan lebih dari 25 lantai yang kini banyak ditemukan di Depok.
Melalui kolaborasi ini, Kota Depok diharapkan berperan sebagai model bagi daerah lain dalam penerapan data sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan perumahan.
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat program pemerintah secara tepat sasaran.
Sementara itu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis mengungkapkan masih terdapat permasalahan serius dalam distribusi bantuan sosial akibat lemahnya integrasi data.
Fahri menyebut ada penerima bansos dengan profesi mapan, seperti dokter dan manajer, yang seharusnya tidak masuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu, perlu adanya sistem data by name by address sebagai acuan, sehingga Kota Depok dipilih sebagai proyek percontohan penerapan integrasi data.
“Rumah harus menjadi instrumen integratif. Bukan sekadar tempat tinggal, tetapi wadah program yang bisa membantu masyarakat keluar dari kebuntuan ekonomi,” kata Fahri.
Selain itu, fokus utama pun diarahkan pada integrasi program perumahan. Rumah tidak sekadar dipandang sebagai kebutuhan dasar, melainkan sebagai sarana strategis yang mengakselerasi pembangunan dan mempercepat pemutusan rantai kemiskinan.
Program perumahan yang terintegrasi dengan layanan sosial, pendidikan, dan akses ekonomi diyakini mampu memberikan solusi berkelanjutan. Ia menambahkan data termasuk kekuatan penting dalam politik maupun pembangunan.
“Data is power. Dengan data yang valid, pemerintah bisa menentukan langkah tepat, dan politisi tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
