Jakarta (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (HMP FKM UI) menggelar kegiatan Sarasehan Nasional 2025 yang membahas isu strategis di bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
“Masalah lingkungan dan kesehatan memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat. Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan inklusif,” kata Ketua Departemen Kajian dan Advokasi Masyarakat HMP FKM UI Wafi Syukri Baraja dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Acara yang digelar di Balai Sidang UI, Sabtu (4/10) itu mengangkat tema “Lingkungan Sehat, Akses Adil, Generasi Terlindungi”, dan menjadi ruang dialog bagi mahasiswa, akademisi, dan pemangku kebijakan. Pembahasan dibagi dalam beberapa sesi.
Baca juga: Legislator respons rekomendasi dari UI untuk atasi tujuh isu kesehatan
Pada sesi pertama yang membahas sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengelolaan banjir di perkotaan, dihadirkan aktivis lingkungan Aulia Furqon dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, Sigit Eliantoro untuk memberikan perspektif mendalam tentang tantangan tata kelola lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
Dalam kesempatan itu, Furqon menekankan keadilan ekologis sangat penting dalam proses pembangunan yang melibatkan sumber daya alam. Keberlanjutan lingkungan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan pemuda.
“Lingkungan yang sehat adalah fondasi keadilan sosial. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem,” kata Furqon.
Sementara itu, Sigit menyoroti perlunya sinergi antara riset akademik, kebijakan pemerintah, dan advokasi masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
Ia menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kolaborasi multipihak agar tata kelola lingkungan menjadi lebih partisipatif dan transparan.
“Sinergi antara kebijakan, riset, dan advokasi masyarakat adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan,” ucap Sigit.
Di sesi kedua Ahli Gizi, Melliana Eka Cahyani menyoroti pentingnya kebijakan pajak dan label warna pada makanan atau minuman berpemanis sebagai bentuk edukasi publik. Sementara sesi ketiga menghadirkan Irwan Panva Wariaseno, selaku perwakilan Kementerian Kesehatan RI, yang menyoroti perluasan akses vaksin HPV bagi remaja putri dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Baca juga: UI ajak 42 mahasiswa Australia pelajari kesehatan masyarakat
Baca juga: UI dan Kemenkes perkuat implementasi kawasan tanpa rokok
Dalam sesi penutup, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufroni Mukhti mengatakan pemerintah sedang melakukan transformasi layanan BPJS menuju sistem yang lebih responsif dan berorientasi peserta, termasuk peningkatan mutu pelayanan primer dan digitalisasi sistem antrean.
“Penguatan pelayanan primer adalah kunci kemudahan akses layanan untuk mewujudkan kesetaraan,” kata dia.
Kegiatan sarasehan ditutup dengan seruan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Ketua Umum HMP FKM UI Muhammad Alfiansyah menegaskan bahwa sarasehan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat.
Sarasehan ini diharapkan menjadi agenda rutin untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy advocacy).
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
