Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) membangun kesadaran iklim kolektif guna mengurangi emisi karbon yang menjadi nasional maupun internasional, apalagi Indonesia menempati peringkat ke-42 pada Climate Change Performance Index (CCPI), yang menunjukkan performa perlindungan iklim yang rendah.
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FISIP UI Nurul Isnaeni, di Kampus UI Depok, Kamis, menjelaskan keberlanjutan bukan hanya soal tren, tetapi juga hasil kesepakatan global sejak tahun 1992 di Rio de Janeiro. Dunia berkomitmen menyeimbangkan tiga kepentingan penting yakni ekonomi, sosial, dan ekologis.
“Bagi kita di kampus, sebagai mahasiswa adalah agen perubahan. Peran generasi muda dalam memastikan keberlanjutan sangat krusial. Jika tidak ada kesadaran kolektif, konsep sustainability hanya akan jadi kata-kata manis tanpa tindakan nyata," ujarnya.
"Harapannya dari forum ini, para mahasiswa semakin paham isu lingkungan dan energi, dan terlibat aktif, karena semangat keberlanjutan harus terus diwariskan dan dijaga,” kata Nurul.
Baca juga: Krisis iklim, MUI ajak pemuka agama berperan bangun kesadaran ekologis
Sementara itu Ari Mochamad dari Climate and Energy Lead at World Wide Fund for Nature Indonesia mengatakan manusia saat ini sedang hidup di masa ketika perubahan lingkungan fisik berlangsung jauh lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi.
Eskalasi emisi gas rumah kaca, lanjutnya, membuat magnitudo bencana semakin besar, frekuensinya makin sering, dan intensitasnya makin tinggi.
“Itulah sebabnya dunia menetapkan target menahan kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celcius, idealnya 1,5 derajat Celcius. Karena bagi negara-negara kepulauan kecil, dua derajat Celcius berarti tenggelam, betapa pun baik mereka mengelola lingkungannya. Saat ini suhu global sudah naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Artinya, kita berpacu dengan waktu,” jelas Ari.
Dia pun menyarankan dua pendekatan, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah upaya menekan sumber emisi seperti ketergantungan pada energi fosil. Sedangkan adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah terjadi.
Alfath Alima Hakim dari Energy Advisor at Energy Management Investment B.V. mengatakan masyarakat harus menjadi bagian utama solusi, bukan sekadar objek kebijakan. Sebab masyarakat lah yang sehari-hari juga menghasilkan jejak karbon dari aktivitasnya.
Baca juga: EU dorong kesadaran generasi muda untuk atasi perubahan iklim
Menurut Alfath, dampak iklim bukan sekadar soal cuaca, namun perubahan iklim juga mengancam budaya lokal.
“Di Sumba, atap rumah adat biasanya menggunakan alang-alang. Namun sekarang sudah beralih ke seng, bukan karena lebih praktis, tetapi karena alang-alang sulit didapat. Jadi, perubahan iklim mengubah ekosistem dan warisan budaya pun ikut terancam. Ini refleksi penting, krisis iklim bukan hanya tentang suhu bumi naik, tapi juga tentang identitas dan keberlanjutan hidup kita,” tutur Alfath.
Dosen UI Muhammad Fatahillah menambahkan isu lingkungan tidak hanya melibatkan negara, tetapi ada masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga internasional, dan komunitas adat, di mana semuanya membawa kepentingan.
Contohnya, lanjut dia, negara-negara utara meminta negara-negara selatan menjaga hutannya. Dalam pendekatan post-kolonial.
Baca juga: KLHK: Pemuda berperan jadi agen perubahan dalam lestarikan lingkungan
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
