Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kota itu sebagai bahan evaluasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fahmi Adi Priyantoro mengemukakan pihaknya melakukan inspeksi ke SPPG. Kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan untuk menerbitkan SLHS atau bukti tertulis dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan bahwa SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau skor inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)-nya minimal 80, baru boleh diterbitkan SLHS disertai juga hasil laboratorium yang memenuhi syarat,” katanya di Kediri, Jumat.
Baca juga: Pemkot Kediri awasi SPPG untuk jaminan kebersihan
Ia menjelaskan tim yang melakukan survei itu gabungan Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri, laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), serta puskesmas.
Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 21 SPPG di wilayah Kota Kediri, salah satunya di SPPG Ngampel, Kota Kediri. Tim gabungan mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan keamanan, kelayakan, dan mutu makanan yang didistribusikan, serta mencegah penyakit akibat makanan yang tidak higienis.
Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kebersihan tempat pengolahan, sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan standar higiene lainnya, demi melindungi kesehatan penerima manfaat.
Selanjutnya, tim gabungan membahas lebih lanjut hasil inspeksi lapangan, seperti kekurangan yang harus dipenuhi dan memberikan rekomendasi ke SPPG terkait kelengkapan yang harus dipenuhi.
“Kami menindaklanjuti dengan tetap melakukan pengawasan ketat bersama tim, jangan sampai setelah kami menerbitkan SLHS ternyata ada SPPG yang bermasalah. Harapan kami semuanya aman,” kata dia.
Pihaknya menargetkan seluruh SPPG di Kota Kediri mengantongi SLHS paling lambat pada 30 Oktober 2025.
Sementara itu, Kepala SPPG Ngampel Vena Patricia mengatakan survei tersebut membantu pihaknya dalam berbenah, sebab SPPG Ngampel masih baru beroperasi.
Vena mengatakan tim SPPG Ngampel selalu memegang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN). “SOP yang kami jalankan banyak, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengolahan limbah,” ujarnya.
Ia menjelaskan saat memilih bahan baku, pihaknya hanya menerima yang masih segar dan tidak kusut. Proses penyimpanan pun tak luput dari perhatian dengan memisahkan bahan kering dan basah sesuai dengan suhu yang ditetapkan.
Sebelum diolah, bahan baku terlebih dahulu dicuci dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, masuk ke tahap pengolahan, bahan-bahan diolah sebaik mungkin dengan memperhatikan suhu dan waktu pengolahan.
Baca juga: Kiai NU: Program MBG tak boleh menggunakan dana Baznas
Baca juga: Pengusaha katering di Kediri tertipu oknum soal makan bergizi gratis
Saat pemorsian memperhatikan porsi kecil dan besar sesuai dengan gramasi yang ditentukan ahli gizi. Terakhir, masalah sanitasi, petugas menyortir limbah organik dan anorganik sebelum dibuang.
“IPAL kami sudah ada filternya, jadi pembuangan limbah ke akhir sudah bersih,” ujarnya.
Setiap hari SPPG Ngampel melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 20 sekolah dengan porsi mencapai 3.000 sehari.
“Pesan dan harapan kami semoga masyarakat selalu percaya dengan program ini, karena SPPG sudah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang berlaku dan mengutamakan kebersihan,” kata dia.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
