Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pekan kedua dalam mengikuti kebijakan penggunaan transportasi umum setiap Rabu naik dua persen dibanding pekan lalu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada pekan kedua, tingkat kepatuhan terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 naik menjadi 98 persen. Pada pekan pertama, diketahui angka kepatuhannya mencapai 96 persen.
Baca juga: Semua penjaga rumah ibadah di Jakarta bebas naik angkutan umum
"Setiap pekan kita evaluasi. Saya dilaporkan secara khusus oleh Kepala Dinas Perhubungan dan harapan saya pekan ini juga akan mengalami kenaikan," jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Pramono, salah satu faktor pendorong peningkatan kepatuhan ini karena Pemprov DKI Jakarta sudah menggratiskan ASN yang menggunakan transportasi umum.
Selain itu, seluruh kantor pemerintahan telah diarahkan untuk menolak ASN yang datang menggunakan kendaraan pribadi, kecuali bagi ibu hamil atau pegawai yang telah mendapat izin khusus dari atasan.
Baca juga: DKI perketat seleksi pengemudi angkutan umum, buntut insiden Jaklingko
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta resmi memberlakukan kewajiban bagi seluruh ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Setiap Hari Rabu.
Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi kemacetan, menekan polusi udara di Ibu Kota dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Baca juga: 96 persen ASN DKI sudah taati aturan naik angkutan umum tiap Rabu
Dalam ketentuannya, angkutan umum massal yang dimaksud meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, kereta bandara, bus atau angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar jemput karyawan atau pegawai.
Namun, kebijakan ini memberikan pengecualian bagi pegawai yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, maupun petugas lapangan yang memerlukan mobilitas khusus.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
