Bangkok (ANTARA) - Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai menyambut positif tawaran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik perbatasan yang sedang berlangsung dengan Kamboja.
Namun, Wechayachai menekankan bahwa Kamboja harus menunjukkan ketulusan yang jelas, serta menuduh Phnom Penh sebagai pihak yang memulai provokasi serta serangan lintas batas, kata Kantor Berita Thailand, TNA, Jumat.
Pernyataan Wechayachai menyusul unggahan Anwar di Facebook, yang menyatakan telah mendiskusikan situasi perbatasan dengan Phumtham serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.
Phumtham mengatakan bahwa dia setuju mengenai perlunya menemukan cara untuk menghentikan bentrokan, namun untuk mencapai gencatan senjata harus ada kejelasan dari pihak Kamboja.
Dirinya mengungkapkan bahwa meskipun Anwar telah menghubunginya pada malam sebelumnya, peristiwa yang terjadi pada pagi ini tidak dapat diterima, karena Kamboja membuka empat front utama di Wilayah Militer Kedua Thailand, yang mencakup Provinsi Buriram, Surin, Sisaket, dan Ubon Ratchathani.
Ia juga mengecam Presiden Senat Kamboja Hun Sen dan menganggap Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara bersama bertanggung jawab atas serangan-serangan yang ia klaim menargetkan warga sipil.
Wechayachai menyebut serangan peluru artileri di sebuah minimarket di stasiun pompa bensin dan serangan langsung ke Rumah Sakit Phon Dong Rak sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja telah memasuki hari kedua, dengan pertempuran dimulai sejak dini hari di sekitar kompleks kuil Ta Muen Thom dan Ta Khwai di Distrik Phanom Dong Rak, Provinsi Surin.
Baca juga: Konflik dengan Thailand, Kamboja gelar pertemuan darurat
Pertempuran kemudian meluas di sepanjang garis perbatasan. Tembakan artileri yang keras dan terus-menerus telah dilaporkan.
Lebih lanjut, Wechayachai menyatakan Kamboja harus dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan perang.
Ia juga mengonfirmasi persetujuan dana tambahan sebesar 100 juta baht (sekitar Rp50,4 miliar) untuk provinsi-provinsi perbatasan serta peningkatan kompensasi bagi korban meninggal dunia menjadi 1 juta baht (Rp504 juta), sementara kompensasi bagi korban luka akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.
Sementara itu, Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, dengan tegas membantah tuduhan media Kamboja yang menyebut bahwa Thailand menggunakan jet tempur F-16 untuk menyerang wilayah sipil di Kamboja.
Ia menegaskan bahwa operasi militer Thailand terutama menargetkan sasaran militer dan dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sumber: TNA-OANA
Baca juga: RI pantau konflik Kamboja-Thailand, mitigasi WNI disiapkan
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
