Moskow (ANTARA) - Lebih dari separuh penduduk Australia mendukung peningkatan anggaran pertahanan menjadi 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai permintaan Amerika Serikat, menurut jajak pendapat oleh News Corp Australia.
Pada 30 Mei, Menteri Pertahanan (Menhan) Richard Marles menyatakan bahwa AS berharap Australia menaikkan belanja militer hingga 3,5 persen dari PDB.
Pernyataan itu disampaikan Marles usai bertemu Menhan AS Pete Hegseth pada forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura.
Namun, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa kenaikan anggaran pertahanan akan dibatasi hingga target yang telah direncanakan, yakni 2,3 persen dari PDB.
Survei yang dirilis pada Senin itu menunjukkan bahwa 57 persen responden setuju dengan usulan peningkatan anggaran pertahanan dari 2 persen menjadi 3,5 persen dari PDB.
Sementara itu, 35 persen menganggap anggaran pertahanan saat ini sudah memadai, sedangkan 8 persen lainnya ingin anggaran dikurangi.
Sebanyak 39 persen responden mendukung peningkatan anggaran pertahanan lewat kenaikan pajak bagi warga berpenghasilan tinggi dan korporasi, sedangkan 37 persen percaya bahwa dana tambahan dapat diperoleh dengan meningkatkan efisiensi kinerja lembaga pemerintah.
Sementara itu, 28 persen responden mengusulkan agar bantuan luar negeri dan kemitraan internasional dikurangi demi menambah anggaran pertahanan nasional.
Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 1 April-31 Mei dengan melibatkan 5.000 responden.
Menurut data Kementerian Pertahanan Australia, anggaran pertahanan nasional untuk tahun fiskal 2024–2025 mencapai 55,7 miliar dolar Australia (sekitar Rp590,5 triliun), atau meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya.
Pengeluaran pertahanan diperkirakan akan meningkat hingga 100 miliar dolar Australia (hampir Rp1.061 triliun) pada tahun fiskal 2033–2034, melampaui target 2,3 persen PDB.
Pada akhir Mei, Albanese mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tambahan 50 miliar dolar Australia (sekitar Rp531 triliun) selama 10 tahun ke depan.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Indonesia dan Australia tingkatkan kerja sama pertahanan
Baca juga: RI-Australia teken DCA, Menhan tegaskan itu bukan pakta pertahanan
Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
