Batam (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 yang angkanya sebesar Rp693 triliun.
"Setidaknya ada tiga langkah yang perlu daerah lakukan. Pertama, adalah melakukan efisiensi belanja daerah," kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.
Dalam hal efisiensi belanja daerah ini, kata Tito, kepala daerah harus 'memelototi' penggunaan anggaran di daerahnya masing-masing, terutama bagi wali kota, bupati yang baru menjabat, karena belum memiliki pengalaman mengelola anggaran, terlebih di situasi perubahan signifikan pada kapasitas fiskal.
Jenderal purnawirawan Polri itu mencontohkan pengawasan anggaran di kementeriannya. Bagaimana dia menolak usulan kegiatan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yakni penyusunan regulasi tata kelola perbatasan karena dinilai tidak efektif.
Dia meminta kepala daerah mengawasi langsung penggunaan anggaran tersebut dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan, untuk mencegah terjadinya inefisiensi.
Baca juga: Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura
"Jadi efisiensi belanja daerah kuncinya. Caranya lihat, pelototin. Belanja pegawai tidak mungkin dikorupsi, karena harus dibayar, kalau tidak dibayar bisa protes, tapi operasional untuk pegawai itu bisa dikorupsi, di-mark-up," ujarnya.
Mantan Kapolri itu mencontohkan daerah yang mampu melakukan efisiensi anggaran belanjanya, yakni Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Dalam hal ini, Pemkab Lahat berhasil memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat. Dana hasil efisiensi kemudian digunakan untuk membangun bendungan, irigasi yang bisa mengairi seluas delapan ribu hektare sawah, yang dampaknya langsung dirasakan oleh petani.
Langkah kedua, adalah menggali potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat kecil, diantaranya menghidupkan swasta dan UMKM.
Dia mencontohkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, satu dari empat provinsi di Indonesia yang pertumbuhan ekonomi tidak negatif pada saat COVID-19, padahal tidak punya potensi sumber daya alam, seperti Sulawesi Tengah dengan nikelnya, atau Papua dengan Freeport-nya.
Baca juga: Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal
"Saya sempat datangi langsung Sri Sultan untuk mengetahui kondisi tersebut. Disampaikan olehnya Sri Sultan bahwa ia menghidupkan UMKM," katanya.
Tito mengatakan UMKM adalah sektor riil yang hidup berbeda dengan saham (bukan sektor riil) yang bisa berpindah, sehingga pemda perlu membangun komunikasi dengan UMKM terkait apa yang diperlukan agar tetap bertahan di situasi sulit. Seperti pemberian insentif dan kemudahan akses perizinan, perkenalkan KUR, sampai membuat lokasi untuk UMKM.
Kemudian pemerintah daerah juga harus mendorong BUMD menjadi sumber pendapatan keuangan untuk memperkuat APBD.
Langkah ketiga, yakni menangkap peluang dari program-program pusat yang nilainya sebesar Rp1.376 triliun, dalam bentuk bermacam kegiatan, mulai dari koperasi desa/kelurahan merah putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, kesehatan, program sekolah rakyat, tambahan cadangan jalan, lumbung pangan, kampung nelayan, dan pembangunan jembatan, perumahan serta irigasi, dan lainnya.
"Nah ini semua berusaha untuk direbut di tempat bapak ibu sekalian," kata Tito menegaskan.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
