Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) sepakat fokus membangun ekosistem durian nasional untuk kepentingan ekspor jangka panjang komoditas tersebut.
"Sembari kegiatan ekspor berjalan, pemerintah daerah (pemda) dan pusat memastikan ekosistem durian tumbuh sehat dari hulu hingga hilir demi memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja secara luas," kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat menerima kunjungan kerja Kepala Barantin RI Abdul Kadir Karding di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan komoditas durian saat ini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang sangat potensial bagi daerah, maka pemerintah di daerah diminta tidak terburu-buru membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, melainkan fokus membangun ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.
“Biarkan ekosistem tumbuh dengan baik dari hulu sampai hilir. Daerah sebenarnya sudah sangat diuntungkan karena masyarakat terserap bekerja di seluruh gudang packing house/rumah kemas. Ini bagian dari membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Baca juga: Menko AHY: Potensi ekspor durian Parigi Moutong Rp1 triliun tahun ini
Ia menjelaskan, setiap rumah kemas durian di Sulteng mampu menyerap sekitar 200 tenaga kerja, angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi sektor durian terhadap masyarakat.
“Kalau satu packing house bisa menyerap sekitar 200 pekerja, maka sangat menguntungkan daerah. Pemerintah harus melihat ini sebagai peluang ekonomi besar,” ucap Anwar.
Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parigi Moutong Faradiba Zaenong menyampaikan sejumlah poin penting terkait penguatan tata kelola industri durian di Sulteng.
Kadin meminta pemerintah segera membentuk regulasi yang jelas untuk menciptakan ekosistem durian yang sehat dan tertata, mulai dari petani, rumah UMKM, hingga packing house baik milik pengusaha lokal maupun asing.
Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
