Jakarta (ANTARA) - Setiap Idul Adha, jutaan umat Islam di Indonesia kembali menghidupkan tradisi kurban. Ribuan sapi dan kambing disembelih, daging dibagikan, dan suasana gotong royong terasa begitu kuat di berbagai daerah.
Namun di balik ritual tahunan tersebut, terdapat pertanyaan penting yang semakin relevan di tengah tantangan ekonomi modern: Apakah skema karitas kurban selama ini sudah benar-benar menciptakan pemberdayaan sosial ekonomi yang berkelanjutan?
Selama bertahun-tahun, kurban lebih banyak dipahami dalam pendekatan charity atau bantuan sosial sesaat. Daging dibagikan kepada masyarakat, lalu aktivitas selesai dalam hitungan hari.
Model ini tentu memiliki nilai kemanusiaan dan spiritual yang sangat besar. Akan tetapi, di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi, tekanan biaya hidup, dan kebutuhan penguatan ekonomi umat, pendekatan tersebut mulai memerlukan redesain yang lebih progresif.
Kurban memiliki potensi jauh lebih besar dibanding sekadar distribusi daging tahunan. Ia menyimpan kekuatan ekonomi sosial yang dapat menggerakkan peternak rakyat, memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, hingga menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial.
Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk itu. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) memproyeksikan potensi ekonomi kurban nasional tahun 2025 mencapai sekitar Rp34,85 triliun dengan estimasi lebih dari 2,8 juta hewan kurban yang beredar di masyarakat. Potensi tersebut berasal dari sekitar 3,56 juta rumah tangga pekurban di Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kurban bukan hanya ritual keagamaan, melainkan bagian dari aktivitas ekonomi sosial nasional yang memiliki efek berganda (multiplier effect). Perputaran ekonomi kurban menyentuh banyak sektor mulai dari peternakan rakyat, perdagangan pakan ternak, transportasi, rumah potong hewan, distribusi logistik, hingga pelaku UMKM pangan.
Permintaan hewan ternak yang meningkat drastis menjelang hari raya menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat desa. Badan Pusat Statistik dalam publikasi Peternakan Dalam Angka 2024 menunjukkan bahwa subsektor peternakan masih menjadi salah satu penyangga ekonomi perdesaan Indonesia, khususnya pada komoditas sapi, kambing, dan domba. Sehingga dengan demikian, kurban seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas konsumsi sosial tahunan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui redesain skema filantropi (karitas) kurban, yaitu adanya sejumlah upaya modernisasi dan transformasi pengelolaan ibadah kurban dari sekadar pembagian daging sesaat (karitas konsumtif) menjadi program yang berdaya guna jangka panjang (karitas produktif atau berkelanjutan) untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks redesain karitas tersebut, adalah adanya transformasi mengenai pengolahan daging kurban yang langsung habis dikonsumsi menjadi aset ekonomi, seperti penyediaan modal usaha bagi peternak dhuafa, pembangunan lumbung ternak, atau dana abadi umat.
Selanjutnya bagaimana mengatasi masalah penumpukan daging di kota-kota besar melalui manajemen logistik modern, sehingga pendistribusian menyasar wilayah pelosok, daerah tertinggal, atau kantong-kantong kemiskinan yang sangat membutuhkan.
Sedangkan dalam hal pengumpulan dana, apakah dana kurban dikelola menggunakan instrumen filantropi Islam lainnya seperti wakaf ternak, di mana hewan dikembangbiakkan dan hasilnya memberikan manfaat ekonomi sepanjang tahun bagi penerima manfaat (mustahik). Sehingga akhirnya dapat menjadi katalisator program penguatan ketahanan pangan dengan memberdayakan peternak lokal berskala kecil untuk menyediakan hewan kurban, sebagai bentuk menggerakkan ekonomi kerakyatan secara langsung.
Model pemberdayaan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
