Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalbar menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun kerukunan umat beragama melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Toleransi tidak bisa hanya dibangun melalui imbauan moral. Pemerintah daerah harus hadir lewat kebijakan yang memberi ruang setara bagi seluruh kelompok masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie, Kamis.
Dalam forum tersebut, Kota Singkawang dihadirkan sebagai contoh daerah yang berhasil menjadikan toleransi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan, bukan hanya sebagai aktivitas seremonial.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menjadi narasumber kegiatan tersebut menekankan, bahwa kerukunan umat beragama di Singkawang tumbuh dari komitmen pemerintah daerah dalam merancang kebijakan publik yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat lintas suku, agama, dan budaya.
Menurut dia, komitmen tersebut telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang dengan menempatkan prinsip inklusivitas sebagai salah satu landasan utama pembangunan.
“Melalui RPJMD, kami memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan menjaring aspirasi masyarakat secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang merasa diabaikan,” katanya.
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah berdayakan FKUB jaga toleransi
Ia menjelaskan, pendekatan kebijakan tersebut berdampak langsung pada terciptanya suasana sosial yang kondusif, termasuk dalam pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan. Pemerintah Kota Singkawang secara konsisten melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam perayaan hari besar keagamaan lintas iman.
“Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam setiap perayaan keagamaan memperkuat rasa saling percaya dan menjadi fondasi penting bagi kerukunan di Singkawang,” ujarnya.
Terkait potensi konflik sosial dan isu intoleransi yang kerap muncul di sejumlah daerah, Tjhai Chui Mie menilai upaya penanganan tidak cukup hanya melalui regulasi. Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang melalui penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.
“Pencegahan harus dimulai sejak dini. Pendidikan karakter Pancasila di sekolah menjadi investasi sosial agar nilai toleransi tertanam kuat di generasi muda,” katanya.
Melalui Rakornas FKUB tersebut, Pemerintah Kota Singkawang berharap pendekatan kebijakan inklusif yang telah diterapkan dapat menjadi rujukan nasional dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
Baca juga: Menteri Agama RI temu tokoh lintas agama perkuat toleransi di Maluku
Pewarta: Narwati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
