Beijing (ANTARA) - Sidang parlemen "Dua Sesi" China akan membicarakan persoalan ekonomi termasuk rancangan undang-undang untuk mendorong korporasi swasta hingga kecerdasan buatan (AI).
"Aturan hukum merupakan lingkungan terbaik bagi dunia bisnis," kata Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress China (NPC) Lou Qinjian di Balai Agung Rakyat, Beijing, China pada Selasa.
"Dan rancangan undang-undang tentang usaha swasta ini akan mengubah kebijakan Komite Sentral Partai Komunis China dalam mendorong pengembangan ekonomi swasta menjadi norma hukum, sehingga dapat menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang setara," ujar Lou menambahkan.
Lou Qinjian menyampaikan hal tersebut sehari sebelum dibukanya sidang parlemen "Dua Sesi" China yang menggabungkan waktu sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yaitu badan penasihat pemerintah dan sidang Kongres Nasional Rakyat China (NPC) yang berlangsung pada 4-11 Maret 2025.
"Rancangan undang-undang (RUU) itu akan memastikan adanya partisipasi dalam persaingan pasar secara adil, dan perlindungan hukum yang sama, mengoptimalkan lingkungan untuk pengembangan ekonomi swasta, meningkatkan kepercayaan diri pengusaha swasta untuk berkembang dan berkualitas tinggi," tambah Lou.
Pada Desember 2024, RUU promosi ekonomi swasta telah diajukan oleh Dewan Negara (State Council) kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (Standing Committee NPC) untuk kajian awal. Pada Februari 2025, rancangan tersebut sedang ditinjau kembali.
Selain mendorong keterlibatan swasta, sidang parlemen juga memberikan penilaian terkait kecerdasan buatan (AI) termasuk aplikasi DeepSeek.
Chatbot kecerdasan buatan baru dari perusahaan rintisan China itu telah mengejutkan para investor dan orang dalam industri teknologi dengan kemampuannya untuk menyamai fungsi para pesaingnya dari Barat dengan biaya yang jauh lebih murah.
"DeepSeek menganut jalur teknologi 'open source', metode ini telah mendorong teknologi kecerdasan buatan di dunia, dan menyumbangkan 'kearifan China' kepada dunia," ungkap Lou.
"Melalui kebangkitan perusahaan seperti DeepSeek, kita dapat melihat bahwa China inovatif dan inklusif dalam pengembangan sains dan teknologi," kata Lou lebih lanjut.
China, kata Lou, juga melindungi privasi dan keamanan data sesuai dengan hukum, menentang generalisasi konsep "keamanan nasional" dan politisasi masalah sains dan teknologi ekonomi dan perdagangan.
"China mengusulkan 'the Global Artificial Intelligence Governance Initiative' untuk menjembatani kesenjangan teknologi dan menghindari inovasi teknologi hanya untuk orang yang kaya," ujar Lou.
"China bersedia bekerja sama dengan negara lain untuk terus bekerja sama untuk mempromosikan pengembangan kecerdasan buatan yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan semua orang di semua negara," tambah Lou.
Sepanjang 2024, terdapat 39 RUU yang dibahas oleh NPC, 24 sudah sah diundangkan dengan rincian 6 undang-undang baru, 14 revisi undang-undang dan empat menjadi keputusan hukum.
Sidang parlemen di China terdiri dari sidang CPPCC (zheng xie wei yuan) yaitu badan dengan anggota non-politisi melainkan perwakilan masyarakat.
Anggota CPPCC dipilih melalui konsultasi dan rekomendasi yang dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, kelompok agama, perwakilan etnis minoritas hingga selebritas.
Badan legislatif lain adalah Kongres Rakyat Nasional China (National People's Congress atau NPC) yaitu badan legislatif terbesar di China dengan anggota sebanyak 2.977 orang.
Anggota NPC (quan guo ren da dai biao) adalah politisi yang dipilih melalui pemilihan umum dari provinsi dan wilayah di China dan berbagai departemen pemerintahan. Anggota NPC dipanggil sebagai "deputi" dengan masa jabatan selama lima tahun.
Menurut Konstitusi China, semua organ eksekutif, pengawasan, peradilan dan kejaksaan dibentuk oleh Kongres Rakyat Nasional China (NPC) dan badan-badan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan NPC. Kongres NPC menjadi momen terpenting dalam politik domestik China.
Para deputi itu bekerja paruh waktu dan menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Dalam sidang tahunan, deputi NPC meninjau dan melakukan perubahan undang-undang maupun penggantian personel seperti pemilihan presiden dan wakil presiden China setiap lima tahun.
Topik sidang parlemen bervariasi mulai urusan dalam negeri China, pembangunan ekonomi maupun arah politik luar negeri. Agenda yang paling ditunggu adalah pernyataaan soal target pertumbuhan ekonomi China maupun alokasi berbagai mata anggaran di dalam negeri.
Ketika tidak sedang bersidang, mereka menyerap aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam inspeksi penegakan hukum dan meneliti isu-isu penting atau mendesak.
Beberapa dari anggota NPC di daerah diundang untuk mengamati sidang legislatif dua bulanan dari Komite Tetap NPC, yang merupakan badan tetap NPC. Anggota Komite Pusat (Central Committe) NPC terdiri dari 159 anggota yang berkedudukan di ibu kota Beijing.
Ketika NPC menyelesaikan sidang tahunannya, Komite Tetap NPC akan menjalankan tugas antara lain mengadakan sidang untuk membahas dan mengadopsi undang-undang.
Sistem tersebut sudah berlaku sejak 15 September 1954 di China sehingga tahun ini adalah peringatan ke-70 tahun berdirinya NPC.
Baca juga: Anggaran pertahanan China disebut akan tumbuh moderat
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
