Istanbul (ANTARA) - Serikat pekerja Prancis pada Jumat mengeluarkan ultimatum dan mengancam Perdana Menteri baru Sebastian Lecornu dengan aksi mogok baru sehari setelah unjuk rasa massal menentang proposal anggaran yang kontroversial.
"Keputusan sekarang ada di tangan Perdana Menteri, Jika dia tidak menanggapi tuntutan para pekerja paling lambat 24 September, serikat pekerja akan bertemu untuk segera memutuskan hari pemogokan dan demonstrasi berikutnya," demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh serikat pekerja CGT.
Menyambut "keberhasilan" aksi protes pada 18 September, serikat pekerja menggarisbawahi bahwa hal itu "tidak cukup."
Mereka menuntut penarikan penuh seluruh proyek anggaran, keadilan fiskal, sumber daya anggaran yang memadai untuk layanan publik, perlindungan sosial tingkat tinggi, dan penghentian rencana untuk menaikkan usia pensiun sah menjadi 64 tahun.
Serikat itu juga menuntut persyaratan sosial dan lingkungan untuk bantuan publik sebesar €211 miliar (sekitar Rp4.111, 8 triliun) bagi perusahaan swasta, di samping investasi dalam transisi ekologi yang adil, reindustrialisasi Prancis, dan langkah-langkah untuk mencegah PHK.
"Keberhasilan aksi protes 18 September menempatkan para pekerja pada posisi yang kuat. Serikat pekerja telah sepakat untuk bertemu secara berkala guna mengambil semua inisiatif yang diperlukan untuk menekan dunia kerja dalam pembahasan anggaran dan pada akhirnya mencapai keadilan sosial," tambah pernyataan tersebut.
Serikat pekerja mengklaim lebih dari 1 juta orang berpartisipasi dalam protes nasional pada Kamis, sementara Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlahnya sekitar 500.000 orang.
Pihak berwenang melaporkan 309 orang ditangkap, termasuk 134 orang yang ditahan, sementara 26 anggota pasukan keamanan terluka.
Diorganisir oleh serikat pekerja besar Prancis, aksi protes tersebut dilakukan sebagai respons terhadap proposal anggaran kontroversial yang diajukan oleh mantan Perdana Menteri Francois Bayrou.
Aksi 18 September ini menyusul unjuk rasa berslogan "Block Everything" pekan lalu, yang menarik hampir 197.000 orang di seluruh negeri untuk ikut serta.
Prancis menghadapi ketegangan politik yang semakin meningkat setelah Bayrou kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional pada 8 September.
Bayrou, yang mengungkapkan kerangka anggaran untuk tahun 2026 pada Juli, berupaya mendapatkan dukungan untuk rencana penghematan hampir €44 miliar (sekitar Rp848,9 trilyun) sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi utang publik Prancis yang melonjak, yang kini mencapai 113 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunjuk Menteri Angkatan Bersenjata, Sebastien Lecornu, sebagai perdana menteri baru. Ia diberi mandat untuk menggelar konsultasi dengan partai-partai politik sebelum membentuk kabinetnya.
Prancis merupakan salah satu negara Uni Eropa dengan defisit anggaran terbesar, yakni sebesar 5,8 persen dari PDB.
Negosiasi anggaran telah menjadi sumber ketegangan utama dalam politik Prancis.
Kegagalan mencapai kesepakatan atas anggaran 2025 tahun lalu juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Michel Barnier pada bulan Desember, setelah partai-partai kiri dan kanan ekstrem bersatu mendukung mosi tidak percaya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Protes Nasional Prancis: 1 juta orang berunjuk rasa, 309 ditangkap
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
