Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah realisasi anggarannya baru mencapai 37,43 persen hingga 5 Desember 2025, jauh tertinggal dari perangkat daerah lain menjelang penutupan tahun anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran per SKPD yang dirilis BPKAD Kabupaten Bogor, Rabu, menunjukkan DPUPR baru menyerap Rp334,25 miliar dari total alokasi Rp893,08 miliar.
Sisa anggaran belum terserap mencapai Rp558,83 miliar, memicu evaluasi internal pemerintah daerah.
Capaian tersebut tercatat sebagai yang terendah di antara SKPD lainnya. BPKAD mencatat realisasi mencapai 93,82 persen, disusul Disdukcapil 87,72 persen, Satpol PP 87,13 persen, serta Bakesbangpol 86,40 persen menjelang akhir tahun.
Kepala DPUPR Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengakui rendahnya serapan anggaran dipengaruhi oleh gangguan suplai material konstruksi setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara aktivitas sejumlah tambang sebagai bagian dari penertiban.
Ia menyebut kebijakan tersebut membatasi pasokan bahan bangunan seperti pasir dan batu belah, sehingga menghambat ritme pengerjaan proyek infrastruktur yang bergantung pada distribusi material dari kawasan tambang lokal.
Baca juga: Ekonom: Serapan APBD akhir tahun harus fokus pada kualitas program
Menurutnya, beberapa proyek prioritas, termasuk akses Bojonggede–Kemang (Bomang), terdampak kelangkaan material.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah belum menilai kondisi ini sebagai ancaman terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak.
“Kontrak masih berjalan dan kami berharap penyedia jasa tetap mendapatkan sumber material alternatif agar progres proyek tidak berhenti,” kata Suryanto dalam keterangan singkatnya.
Ia menjelaskan penghentian aktivitas tambang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan izin, perbaikan tata lingkungan, serta penindakan terhadap pertambangan ilegal yang marak di sejumlah titik sekitar Kabupaten Bogor.
Namun kebijakan penertiban tersebut memicu efek lanjutan berupa menyusutnya suplai material konstruksi yang sebelumnya banyak dipasok dari tambang lokal, membuat penyedia jasa kesulitan memenuhi kebutuhan proyek.
Sebagian kontraktor mulai mengambil material dari luar daerah, langkah yang meningkatkan biaya transportasi serta memperlambat distribusi ke lokasi pekerjaan, sehingga berdampak pada percepatan proyek DPUPR di sisa tahun anggaran.
Baca juga: Pj Bupati Bogor evaluasi minimnya serapan anggaran daerah
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
