Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas optimalisasi dan percepatan urusan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di kawasan negara-negara ASEAN.
Optimalisasi bantuan kemanusiaan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Jakarta, Senin sore.
"Dalam konteks kerja sama regional, Indonesia selama ini dikenal aktif mengirimkan tim SAR, tim medis darurat, serta bantuan logistik ke negara-negara ASEAN yang terdampak bencana. Misalnya kemarin ke Myanmar. Malaysia ingin memperkuat kolaborasi semacam ini melalui mekanisme ASEAN agar bantuan dapat lebih cepat dan terkoordinasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang ditemui usai pertemuan itu.
Abdul menjelaskan bahwa selain itu, kedua pihak juga membahas optimalisasi sistem informasi kebencanaan, termasuk teknologi pendeteksian untuk bencana seperti gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga erupsi gunung berapi.
Wakil Perdana Menteri Malaysia secara khusus juga mengajak BNPB untuk memperkuat koordinasi, termasuk peningkatan peran ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) agar prinsip One ASEAN, One Response dapat terlaksana secara efektif.
BNPB menilai pembahasan dalam agenda kunjungan ini menjadi sangat produktif mengingat Malaysia saat ini juga sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN.
"Kunjungan ini bagian dari upaya mereka untuk menguatkan kerangka kolaborasi regional, terutama melalui AHA Centre itu," kata dia.
Baca juga: Wakil PM Malaysia tertarik dalami kesiapan mitigasi bencana Indonesia
Baca juga: RI buka peluang perpanjang masa tim medis darurat di Myanmar
Abdul menambahkan bahwa BNPB mendapat apresiasi karena dinilai telah memiliki perangkat yang canggih dan sistem data - diseminasi informasi potensi kebencanaan yang terintegrasi secara real-time untuk mendukung respons cepat terhadap bencana.
Bahkan Malaysia juga menyoroti struktur kelembagaan BNPB yang langsung berada di bawah Presiden RI. Hal ini dinilai sebagai keunggulan yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam kondisi darurat.
“Mereka cukup terkesan karena BNPB langsung di bawah Presiden. Di Malaysia, lembaga penanggulangan bencana masih setingkat eselon 1 (direktorat jenderal), sehingga kewenangannya terbatas,” ujar Abdul.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa pihaknya dalam kesempatan itu turut mengundang Kepala BNPB beserta jajaran ke Malaysia, untuk mempertajam poin-poin yang dibahas terkait sistem informasi peringatan dini bencana dan bantuan kebencanaan.
Zahid menilai kebencanaan tidak hanya menyangkut keselamatan individu tetapi juga untuk keberlanjutan program ketahanan pangan dunia, khususnya di kedua negara dan negara ASEAN lainnya.
"Jadi koordinasi antara AHA Center dengan BNPB serta EOC (Emergency Operations Center), juga NADMA (Agensi Pengurusan Bencana Negara Malaysia) dan World Food Program ini telah berjalan begitu lama. Dalam kesempatan ini kami mengundang Kepala BNPB mengunjungi Malaysia membahas tentang apa yang akan kita lakukan ke depan," kata dia.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
