Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menandatangani nota kesepahaman terkait peningkatan sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin, Mensos mengatakan dalam menangani kelompok rentan tentu diperlukan proses bisnis yang jelas.
"Kami Kementerian Sosial bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran lewat beberapa kegiatan," kata Mensos.
Ia menuturkan, kerja sama tersebut terealisasi dalam kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Sementara kerja sama lainnya, ia menyebutkan terwujud dalam bentuk pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan.
"Untuk keperluan itu kami memiliki 31 sentra terpadu yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan bagi kelompok rentan tersebut," imbuhnya.
Mensos pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA yang telah bekerja keras mengkonsolidasi dan mengajak stakeholder untuk bekerja sama, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghilangkan ego sektoral.
"Hari ini MoU telah ditandatangani bersama beberapa kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran agar masalah sosial terutama yang menerpa kelompok rentan perempuan dan anak bisa kita berikan layanan sebaik-baiknya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu menjadi sangat istimewa karena dilakukan bertepatan dengan Hari Kartini.
Ia berharap spirit Kartini dapat menyemangati perempuan Indonesia untuk berperan aktif menuju Indonesia Emas 2045.
"Penandatanganan ini bukan hanya mempertegas semangat kebersamaan kolaborasi dan sinergi, tapi juga mempertegas komitmen kita dan dukungan kementerian kami dalam memperkuat perempuan Indonesia dan pemenuhan hak anak Indonesia dalam menyalakan obor perubahan di negara tercinta," kata Arifah.
Ia menyadari persoalan perempuan dan anak sangat kompleks sehingga tentu tidak bisa diselesaikan oleh pihaknya saja.
"Kami butuh berkolaborasi dan bersinergi untuk saling mendukung, kolaborasi untuk bisa selesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan Kementerian PPPA telah menetapkan program prioritas yang disebut Ruang Bersama Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Desa Ramah Anak.
Ruang Bersama Indonesia, lanjutnya, ingin mewujudkan desa ideal tanpa anak stunting, kekerasan, dan perempuan yang tidak berdaya.
"Mudah-mudahan kolaborasi sinergi berbasis desa bisa menjadi jawaban persoalan bersama," katanya.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
