Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara (pantura) Jawa Barat dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang.
"Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang," ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program revitalisasi tambak ini juga tentunya menimbulkan dampak beruntun positif lainnya yakni penyediaan rumah bagi para pekerjanya.
"Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat," kata Trenggono.
Dia juga menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sangat penting. Selain itu, dari budidaya yang akan dikembangkan dengan investasi tidak kurang dari Rp26 triliun yang akan diturunkan di wilayah pantura.
"Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai," katanya.
Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di kawasan pantai utara Jawa.
Program revitalisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 mulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mengakselerasi implementasi revitalisasi tambak Pantura, pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di empat kabupaten tersebut.
Baca juga: Bupati Karawang apresiasi KKP revitalisasi tambak kurang produktif
Baca juga: 10.000 hektare tambak di Bekasi siap direvitalisasi
Baca juga: KKP siapkan jaminan mutu program revitalisasi tambak pantura Jawa
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
