Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) secara hybrid di Jakarta, yang salah satu poinnya membahas Ma’hadisasi kampus Islam.
“Ma’hadisasi bukan sekadar membangun asrama mahasiswa, tetapi membangun Ma’had al-Jamiah yang sesungguhnya, dengan tata kelola pesantren, kurikulum kepesantrenan, dan sistem pembinaan karakter yang terstruktur,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kemenag minta kampus Pascasarjana PTKIN lahirkan alumni otoritatif
Suyitno mengatakan setiap PTKIN harus memiliki Ma’had al-Jamiah yang dikelola dengan baik, bukan kos-kosan yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa.
Menurutnya, kebijakan ma’hadisasi dilatarbelakangi oleh tantangan serius kualitas input mahasiswa PTKIN, khususnya terkait literasi dasar keislaman seperti kemampuan baca Al Quran.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan di hilir. Harus ditata dari hulu. Ma’had menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas akademik dan karakter mahasiswa sejak awal,” kata dia.
Menurutnya, tanggung jawab peningkatan mutu lulusan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari peran PTKIN sebagai produsen utama tenaga pendidik dan akademisi Islam di Indonesia.
Selain berdampak pada penguatan akademik dan karakter, Suyitno menilai ma’hadisasi juga memberikan keuntungan ekonomi institusional bagi kampus.
“Ma’had al-Jamiah memiliki double advantage. Di satu sisi memperkuat pembinaan mahasiswa, di sisi lain dapat meningkatkan pendapatan BLU kampus secara signifikan tanpa harus menaikkan UKT,” kata dia.
Ia menegaskan pendanaan ma’had bukan proyek spekulatif, melainkan investasi jangka panjang yang relatif aman, karena bersifat terprogram dan terintegrasi dengan sistem pendidikan tinggi Islam.
"Kebijakan ini harus diiringi dengan diskusi mendalam terkait standar mutu pendidikan tinggi, termasuk standar dosen, sarana prasarana, dan sistem kepangkatan akademik," kata dia.
Baca juga: Menag minta kampus keagamaan hidupkan kembali ilmu-ilmu Islam klasik
Baca juga: Menag ajak kampus ambil peran bangun peradaban Islam di era digital
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Sahiron menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya pada aspek kelembagaan, akademik, dan penguatan kebijakan strategis.
Menurutnya, berbagai masukan dari komisi-komisi yang dibahas dalam rakor telah menghasilkan banyak poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Komisi kelembagaan dan akademik sudah menghasilkan banyak hal strategis yang sangat penting dan harus segera kita tindaklanjuti. Kalau bisa dipercepat, tentu lebih baik,” ujar Sahiron.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
