Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kekuasaan yang dijalankan pemerintah diibaratkan seperti sedang mengalami cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan.
Menurut Puan, kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusan itu rumit seperti cinta segitiga.
"Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat yang sering kali rumit urusannya, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," kata Puan saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia menyinggung rakyat mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat.
"Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPR singgung perilaku "serakahnomic" yang rugikan bangsa
Meskipun rumit, menurutnya selalu ada jalan untuk menemukan solusi semua persoalan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
"Namun serumit-rumitnya cinta segitiga itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on," ucapnya.
Puan menekankan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8), Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Baca juga: Puan: DPR RI pastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, pada Kamis pagi di Ruang Sidang Paripurna telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.
Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 Ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga Negara yang akan disampaikan Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani sambil mengetuk palu sidang.
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
