Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan demokrasi yang menjadi cita-cita segenap bangsa Indonesia adalah demokrasi yang mengusung supremasi suara rakyat yang bebas dari politik campur tangan dan buah tangan.
“Sebab, demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Puan mengatakan saat ini demokrasi dalam pemilu, selain ditentukan oleh garis tangan, juga kerap dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan.
Kita semua, kata Puan, memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi.
“Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya,” ujarnya.
Ia mengatakan demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.
Puan mengatakan rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.
Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik.
“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata Puan.
Puan menegaskan sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi.
“Sistem pemilu kita, sebagai sarana utama membentuk perwakilan, memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” tuturnya.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Baca juga: Ketua DPR: Kritik rakyat kini hadir dalam berbagai bentuk kreatif
Baca juga: Ketua DPR: Partai politik adalah institusi perjuangan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
