Jakarta (ANTARA) - Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus mengatakan proyek Promise II Impact mengintervensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai nilai.
“Jadi sudah ada rantai nilainya, artinya sudah ada transaksi bisnis di dalam ekosistem rantai nilainya, value chain. Kenapa kami tidak menggunakan misalnya rantai pasok? Karena kami merasa dalam tahapan di dalam rantai ekosistem itu, ada yang di-create, yaitu skill, tambahan fitur di produk, produktivitas yang meningkat, dan lain-lain,” ucapnya dalam Media Luncheon yang diadakan ILO di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa proyek ini bertujuan membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM di dalam rantai nilai. Melalui inovasi dalam desain dan pelaksanaan yang holistik, proyek ini disebut mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja.
Proyek ini didanai oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain memperkuat UMKM dalam ekosistem rantai nilai, pendekatan lain yang digunakan adalah mendorong transformasi digital lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas inklusi keuangan.
Sektor yang menjadi prioritas dalam proyek ini yaitu minyak nilam di Provinsi Aceh, sapi perah di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (Jatim), serta rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.
Adapun capaian yang diraih terkait dampak dari digitalisasi adalah 2.054 peternak sapi perah terintegrasi Enterprise Resource Planning (ERP, perangkat lunak terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola dan mengotomatiskan proses bisnis sehari-hari), lalu 110 petani nilai menggunakan MyNilam ERP, lalu 216 petani rumput laut terdigitalisasi.
Selain itu juga koneksi ERP dengan BPR Bandung Kidul dan Bank NTT, serta dua koperasi susu di Jatim siap direplikasi.
Dalam hal penguatan kapasitas usaha, 1.298 UMKM telah memperoleh pelatihan, 45 persen peserta adalah perempuan, dengan 160 training of trainer (ToT) atau 46 persen dari kalangan perempuan.
Pihaknya juga memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga keuangan, yakni dukungan infrastruktur teknologi informasi di 8 BPR untuk pengadaan software dan hardware guna meningkatkan efisiensi, mendorong kolaborasi, dan memungkinkan interkoneksi dengan mitra terkait.
Komponen utama termasuk Core Banking System, Loan Origination System (LOS), dan Dashboard, dan pemantauan portofolio kredit.
Sebanyak 25 BPR dan 11 BPD turut menerima pelatihan Making Microfinance Work, yakni program pelatihan manajemen komprehensif, serta 70 pengawas BPR OJK di seluruh Indonesia mendapatkan peningkatan kapasitas.
Mengenai akses keuangan, 6 ribu UMKM mampu memperoleh kredit melalui BPR dan BPD dengan nilai total hampir Rp167 miliar yang didorong aplikasi pinjaman mobile, perbaikan core banking, dan LOS. Kemudian, terdapat 3.610 UMKM mengakses tabungan maupun deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan dengan total Rp20 miliar.
“Dengan data-data yang ada di ERP itu, bank mau memberikan pembiayaan atau kredit karena jelas ada yang beli, ada hasil penjualannya,” ungkap Djauhari.
Baca juga: OJK ungkap dua alasan UMKM sulit peroleh akses pembiayaan
Baca juga: Guru Besar UI: Adopsi AI buka peluang dan tantangan baru bagi UMKM
Baca juga: Ekonom: Inklusi-literasi keuangan jurus pertumbuhan UMKM RI
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
