Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta agar program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat, di antaranya penanganan banjir, sampah serta keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
"Hingga kini, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup baik. Tinggal nanti kita lakukan penyesuaian dalam rangka langkah antisipasi dengan kondisi yang ada," ujar Yuke dalam rapat pembahasan Pra-RKPD 2027 bersama Dinas Pertamanan dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Senin (2/3).
Menurut dia, langkah antisipasi yang dimaksud itu, yakni kondisi fiskal Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 serta antisipasi jika kondisi fiskal belum membaik pada 2027.
Dia mengatakan langkah-langkah antisipasi itu diperlukan mengingat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.
"Jika kondisinya masih sama, berarti kan nanti program apa yang harus dilaksanakan harus betul-betul kita cermati. Sehingga dengan kondisi yang ada, tetap memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” kata Yuke.
Meski demikian, dia menilai tantangan besarnya nanti, yaitu bagaimana pemerintah dan legislator merumuskan program terbaik dengan keterbatasan fiskal yang tetap berdampak langsung bagi kesejahteraan dan pembangunan Jakarta.
Terkait program prioritas tersebut, khususnya bagi Komisi D yang membawahi bidang pembangunan, Yuke menyoroti penanggulangan banjir dan sampah, pemenuhan ruang terbuka hijau serta permukiman yang menjadi problem di Jakarta.
"Tentu, di pembahasan RKPD-nya harus lebih detail. Dengan begitu, nantinya ketemu yang paling prioritas dari semua permasalahan yang ada, dan mengutamakan layanan dasar serta pembangunan yang berdampak langsung," ungkap Yuke.
Dia pun optimistis program-program yang bersentuhan dengan masyarakat nantinya tetap dapat terealisasi.
Yang terpenting, kata dia, dibutuhkan kecermatan semua pihak dalam melihat situasi yang terjadi dan niat baik dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.
Baca juga: Pemprov DKI tetapkan tujuh prioritas pembangunan pada 2027
Baca juga: RKPD harus sejalan dengan upaya wujudkan DKI sebagai kota global
Baca juga: Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
