Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat menyelamatkan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
"Ini sangat penting. Pemahaman UUD 1945 bisa selamatkan ekonomi, bisa selamatkan demokrasi kita," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
Oleh sebab itu, Presiden mengapresiasi MPR RI yang rutin menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat melalui visi besar "Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat".
MPR, menurut Prabowo, rutin turun ke tengah-tengah rakyat untuk menjelaskan soal empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut
Presiden melanjutkan, upaya keras MPR tersebut didukung dengan kinerja positif dari lembaga negara lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI.
DPR, Prabowo menambahkan, mampu mengeluarkan 14 rancangan undang-undang (RUU) pada awal masa bakti periode 2024-2029 yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025, termasuk Prolegnas Jangka Menengah 20252-2029.
"Perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur," tutur Presiden.
Baca juga: Prabowo: 20 persen APBN dioptimalkan untuk pendidikan
Baca juga: Mensesneg: Pidato Prabowo gambarkan lengkap kinerja 300 hari
Prabowo pun menilai DPR RI bisa membantu pemerintah mewujudkan "efisiensi berkeadilan" di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut, dia menegaskan, merupakan mandat dari UUD 1945 dan membantu Rancangan APBN 2026 yang disampaikan Presiden pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
"DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasannya yang luas melalui 26 Panitia Kerja Pengawasan dan tiga Tim Pengawasan," kata Prabowo.
Selanjutnya, Presiden mengapresiasi pula DPD RI yang telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang disebutnya mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah di tingkat pusat.
"DPD RI mendukung pembangunan berkelanjutan, aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda serta Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional," ujar Prabowo.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
