Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak akan memberikan perlindungan bagi pihak yang benar-benar bersalah dalam kasus beras oplosan yang menyeret salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS.
Pramono juga menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung sepenuhnya apapun keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus tersebut.
“Dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Kamis.
Baca juga: Pemprov DKI minta Kementan transparan soal isu beras oplosan
Selain soal FS, Pramono juga menyoroti persoalan lain seperti subsidi pangan yang masih ditemukan persoalan di lapangan.
Pramono mengakui memang masih ada penerima yang sudah mengantre panjang, namun belum pasti mendapatkan beras subsidi.
“Memang problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, seringkali dibilang sudah habis. Kalau nggak, harus nunggu antrean sampai sore. Atau baru besoknya dilayani. Yang seperti ini memang ada permainan itu. Kami tidak menutup mata terhadap ini,” tegasnya.
Untuk hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun subsidi pangan, lanjut dia, tentunya pengawasan akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, Pramono juga sudah meminta agar pihak Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap transparan terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan salah satu BUMD berinisial FS.
Baca juga: Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
Baca juga: Rano instruksikan tindakan tegas kepada pihak yang terlibat beras oplosan
“Jadi secara prinsip, kebetulan sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi,” ujarnya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
