Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto merasa adanya keanehan situasi di mana Indonesia sebagai negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Komisi I: HUT Ke-80 RI momentum matangkan fondasi pembangunan bangsa
Ia menilai kondisi tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan praktik manipulasi yang merugikan kepentingan masyarakat.
Prabowo menyebut fenomena kelangkaan itu berlangsung selama berminggu-minggu bahkan hingga beberapa bulan.
Baca juga: Puan: DPR RI pastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat
"Dan ternyata memang, itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics. Negara produksi kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka," ucap dia.
Keanehan serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor pangan lainnya. Pemerintah telah memberikan berbagai subsidi, mulai dari pupuk, alat pertanian, pestisida, irigasi, hingga beras, namun harga pangan tetap sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
Baca juga: Prabowo kritik elite yang sebut pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta sudah kuno
Ia menilai permasalahan tersebut mencerminkan adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.
Ia menegaskan, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah diabaikan, seolah tidak lagi relevan dalam kehidupan modern saat ini.
Baca juga: Presiden tegaskan beras dan penggilingan padi penting bagi rakyat
"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, adanya penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini," ujar dia.
Sidang Tahunan MPR 2025, Sidang Bersama DPR-DPD 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.
Baca juga: IHSG cetak rekor 8.000 saat Presiden Prabowo pidato kenegaraan
Dalam acara yang sama, mantan Presiden Susilo B Yudhoyono dan Joko Widodo, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, KH Ma’ruf Amin, juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.
Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca juga: Ketua MPR lantunkan pantun tentang Danantara dan makan gratis
Juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Baca juga: Prabowo: Saya berkewajiban tegakkan hukum demi keselamatan bangsa
Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.
Agenda Sidang Tahunan MPR diawali pidato pembuka dari Ketua MPR, Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Prabowo: Transisi kepemimpinan dari Jokowi diakui dunia berjalan baik
Selepas Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu nusantara, dan sidang pun ditutup oleh ketua DPR.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
