Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
KSAD nilai tugas bantu swasembada pangan tak pengaruhi kesiapan tempur
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai tugas prajurit membantu program swasembada pangan pemerintah tidak memengaruhi kesiapan tempur TNI AD.
KSAD menjelaskan tugas-tugas prajurit, di antaranya membuka dan menggarap lahan itu telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan rutin mereka, termasuk jadwal latihan.
"Itu diatur baik, nanti kalau kita punya jadwal yang benar-benar satu batalion, kita pakai yang lain. Kanada yang di kantor, bisa diatur,” kata KSAD menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/12).
Pangdam Udayana: TNI bukan kelompok yang berdiri di atas masyarakat
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni menekankan prajurit TNI bukanlah merupakan kelompok yang berdiri di atas rakyat, melainkan bagian tak terpisahkan dari masyarakat karena TNI lahir dari rakyat.
"Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu ”kasta” yang berdiri di atas masyarakat, Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian dari masyarakat," kata Zamroni mengutip amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman saat peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat (TNI AD) Tahun 2024 di Lapangan I Gusti Ngurah Rai, Asrama Praja Raksaka, Denpasar, Minggu.
Ketua MPR ingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada Pancasila demi menghindari perpecahan yang merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia.
"Bahaya terbesar dari bangsa kita adalah tercerai berai, terpecah belah. Maka persatuan, perdamaian, keamanan, kerukunan kebersamaan, gotong royong menjadi penting," kata Muzani saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Bogor, Minggu.
Menteri HAM: Pelayanan publik berbasis inklusif implementasi Astacita
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pelayanan publik berbasis inklusif merupakan salah satu implementasi dari misi Astacita yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Pigai menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Minggu.
“Ini salah satu bagian yang penting, ya, kegiatan pelayanan publik berbasis inklusif itu merupakan implementasi daripada cita-cita Astacita nomor empat yang digariskan oleh Presiden Prabowo,” kata Pigai.
Senator RI minta perhatian Kemendagri tentang RUU MHA
Senator RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong kembali dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) maupun perubahan UU Pemerintahan Daerah.
"Pemerintahan kali ini harapannya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap keadilan bagi masyarakat adat yang menanti pengakuan," kata Teras Narang dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Minggu.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
