Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadirkan Satuan Tugas (Satgas) Siaga Bencana guna membantu mengoptimalkan penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 tertanggal 2 Desember 2025, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf secara resmi menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Muhammad Kholid untuk memimpin komando penanganan bencana tersebut.
"Kepada Satgas Siaga Bencana DPP PKS di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP PKS agar terus bergerak memimpin dan memobilisasi secara nasional pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan," ujar Al Muzzammil dalam instruksinya dikutip di Jakarta, Kamis.
Berikutnya, guna memastikan penanganan berjalan efektif dan menyentuh langsung para korban, Presiden PKS juga membagi tugas kepada pimpinan tingkat pusat untuk terjun langsung ke lokasi bencana.
"Saya tugaskan Sekjen untuk langsung bertolak ke lokasi bencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI ditugaskan untuk memimpin peninjauan dan koordinasi bantuan langsung di Aceh," ujar dia.
Baca juga: Pemerintah targetkan rekonstruksi daerah banjir terlaksana 100 hari
Selain penunjukan pimpinan Satgas, langkah konkret lainnya yang ditempuh PKS adalah penerbitan instruksi pemotongan gaji bagi pejabat publik partai itu. Al Muzzammil meminta seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dari PKS untuk memotong gaji dan tunjangan mereka demi dana kemanusiaan.
"Duka saudara kita yang terdampak bencana masih terasa, bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan politik PKS dalam melayani rakyat," kata dia.
Presiden PKS menekankan bahwa seluruh kerja kemanusiaan itu harus dilaksanakan dengan prinsip respons cepat, tepat, akuntabilitas publik, dan transparansi.
Struktur DPW PKS di seluruh Indonesia juga diminta untuk segera mengoordinasikan bantuan dari para kader dan menyiapkan Relawan Kemanusiaan bagi DPW terdekat yang tidak terdampak bencana untuk dikirimkan ke wilayah terdampak guna membantu pemulihan pasca bencana.
Sebelumnya, pemerintah mulai menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera dengan proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana ditargetkan dapat terlaksana dalam 100 hari.
"Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur," kata Menteri Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
