Jakarta (ANTARA) - Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai pentingnya pemerintah segera melelang spektrum pita frekuensi guna mempercepat pemerataan akses 5G di Indonesia.
Menurutnya, salah satu hambatan dalam pemerataan akses layanan 5G di berbagai wilayah Indonesia karena operator telekomunikasi terkendala pada alat produksinya yang berupa spektrum frekuensi, khususnya di pita 700 MHz dan 3500 MHz.
"Saat ini, perkembangan 5G masih belum seperti diharapkan sehingga masyarakat belum bisa menggunakannya secara maksimal dan merata di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan utamanya adalah karena operator terkendala alat produksi berupa spektrum frekuensi," kata Heru saat dihubungi ANTARA, Senin.
Baca juga: Kemkomdigi prioritaskan lelang pita frekuensi 1,4 GHz lebih awal
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah segera menggelar lelang frekuensi untuk para operator yang telah diwacanakan sejak tahun lalu.
Heru juga mengharapkan operator telekomunikasi mendapat insentif dengan harga spektrum frekuensi yang terjangkau, mengingat biaya perizinan dan operasional di daerah masih tinggi.
"Hal itu karena regulatory cost atau biaya terkait perizinan, penggunaan spektrum hingga retribusi di daerah masih tinggi, di mana total sekitar 12 persen, yang tentunya membuat bisnis telekomunikasi berbiaya tinggi," ujar dia.
Baca juga: Kemkomdigi panggil operator telekomunikasi bahas lelang frekuensi
Terkait kebutuhan 5G, Heru menyebutkan penggunaan teknologi tersebut sebaiknya diutamakan di kawasan pabrik atau untuk individu misalnya di kawasan perumahan melalui jaringan WiFi.
Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, menurutnya sudah ada satelit Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink dan Satria milik Bakti Komdigi yang mengisi kebutuhan layanan 5G.
"Segmen yang pas mungkin pabrik, kemudian yang pasti individu karena ponsel itu kan layanan individu, yang mungkin bisa ditingkatkan ke perumahan dengan layanan Wifi," ucap Heru.
Baca juga: Telkomsel nyatakan minat ikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz
Diketahui, dalam upaya mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), seperti yang telah berhasil diterapkan di Malaysia.
Model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.
Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.
Baca juga: Tiga frekuensi dilelang di semester-II, percepat adopsi teknologi baru
Baca juga: Pemerintah siapkan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk konektivitas adil
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
