Pengamat: Presiden Prabowo bisa pimpin upaya mereformasi DK PBB

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Prof Teuku Rezasyah menilai Presiden RI Prabowo Subianto bisa memimpin upaya mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB, guna membantu mengatasi krisis di Gaza, Palestina.

"Indonesia, saya kira bisa," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (14/9).

Untuk mendorong reformasi tersebut, Presiden Prabowo, menurut Rezasyah, perlu berbicara tentang keanggotaan yang baru di Dewan Keamanan PBB.

Presiden RI tersebut juga perlu berbicara tentang pengaturan veto di dalam PBB, dan tentang perlunya perluasan kewenangan PBB dalam penanganan suatu krisis, kata Rezasyah.

Reformasi PBB, menurutnya, perlu dilakukan mengingat kekuatan PBB yang dinilai semakin lemah, terutama dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Reformasi PBB juga perlu dilakukan karena masyarakat dunia semakin mengerti perlunya perdamaian abadi di dunia, sementara serangan Israel di Gaza, Palestina, telah menimbulkan krisis kemanusiaan, dan dukungan AS terhadap Israel di PBB, melemahkan upaya untuk mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Presiden Prabowo, menurut Rezasyah, bisa memimpin usulan reformasi tersebut mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung terwujudnya perdamaian di Timur Tengah.

"Saat ini, dunia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi perekat, yang bisa bersuara, dan aktif terbang ke sana, ke sini, sementara dalam negerinya bisa menjadi contoh untuk demokrasi," kata dia.

Meski demikian, untuk mendorong reformasi di DK PBB, Indonesia, menurut Rezasyah, harus percaya diri dan juga perlu memperoleh dukungan dari mitra-mitra yang cinta damai, terutama negara-negara berkembang.

Dukungan-dukungan tersebut antara lain bisa datang dari Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, Kerja Sama Selatan-Selatan, dan juga China dan Rusia.

"Karena ide-ide Rusia dengan China juga bagus, tapi dimentahkan lagi oleh Amerika Serikat. Makanya dengan dukungan 10 negara anggota tetap DK PBB yang baru, mungkin suaranya bisa mendukung posisi China dan posisi Rusia," kata Rezasyah, merujuk pada perlunya penambahan 10 anggota tetap yang baru dalam usulan perombakan DK PBB.

"Nanti, dengan adanya 10 anggota baru tersebut, maka kemungkinan besar dunia akan sadar begitu, bahwa kita nggak bisa lagi dikendalikan oleh Amerika Serikat di dalam (PBB) dan di luar oleh Israel. Nggak bisa lagi," demikian katanya.