Banjarmasin (ANTARA) - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.
"Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.
Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.
Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.
"Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle," ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.
Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.
Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.
Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.
Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.
"Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional," tambahnya.
Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.
Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.
Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.
Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.
"Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini," jelasnya.
Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.
Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.
Pewarta: Firman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
