Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan pendataan keluarga (PK) 2025 sebagai upaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Dalam visi dan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto ada empat fokus utama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu akan sulit terwujud jika kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih terjadi," ujar Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, hasil pendataan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pembangunan.
Isyana juga mengemukakan, pendataan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025 akan dimulai pada 16 Juni 2025, dengan proses pengumpulan data berlangsung hingga Agustus. Data diharapkan dapat diterima paling cepat pada akhir September dan Oktober 2025. Pendataan ini akan dilakukan oleh kementerian terkait dengan dukungan lembaga lainnya, termasuk koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan integrasi ke dalam data tunggal nasional.
Pendataan Keluarga dilaksanakan berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Regulasi ini mengamanatkan Kemendukbangga/BKKBN untuk mengolah dan menyajikan data melalui pendataan keluarga yang berkualitas.
Isyanya juga menekankan, pemutakhiran PK-25 sangat penting menyusul terbitnya kebijakan baru tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Mendukbangga: KB merupakan ikhtiar tekan angka kematian ibu dan bayi
Baca juga: BKKBN dorong integrasi GDPK dalam dokumen perencanaan daerah
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
