Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengkaji secara geologi guna memastikan keamanan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugiharto di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa kajian geologi dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
Baca juga: Gubernur pastikan korban tanah gerak di Tegal dapat hunian tetap
"Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri atas tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," katanya.
Menurut dia, asesmen juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
Ia menjelaskan tiga calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luasan lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare, 5,081 ha hingga 10,042 ha.
"Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan menyampaikan penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif.
Hingga kini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
"Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," katanya.
Terkait relokasi, Bergas menegaskan proses akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan.
Sejumlah langkah persiapan pun telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.
Baca juga: Wapres minta warga terdampak tanah gerak di Tegal tinggalkan rumah
Baca juga: Wapres Gibran kunjungi pengungsi korban tanah gerak di Tegal
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat untuk land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan relokasi warga korban tanah gerak akan dilakukan demi keselamatan warga.
Ia memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap lengkap dengan sertifikat kepemilikan.
"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
