Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan lebih lanjut usulan DPRD DKI Jakarta terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir.
"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," Kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Selasa.
Baca juga: Polisi tangkap empat jukir liar yang keroyok warga di Jakpus
Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut soal sistem parkir di Jakarta. Sebab, tak ada perubahan mengenai hal tersebut dalam 15 tahun terakhir.
Agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertata, Pramono juga mendukung penerapan sistem nontunai (cashless).
Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik
"Mudah-mudahan bisa segera kita tangani," jelas Pramono.
Baca juga: 19 anggota ormas yang kelola parkir liar di Wisma Atlet ditangkap
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyebut bahwa potensi kebocoran pendapatan daerah bisa mencapai triliunan rupiah akibat menjamurnya parkir liar di Jakarta.
Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas). Dia menyarankan agar ormas-ormas tersebut dirangkul dan diberi ruang untuk berkolaborasi guna mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Baca juga: Sembilan preman ditangkap setelah meminta paksa uang parkir di Jakpus
“Kita tahu, parkir liar ini kan sebagian besar dikelola oleh ormas. Kalau dibiarkan begitu saja, akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau saya cek, secara kasar, kebocoran di parkir ini luar biasa. Angkanya bisa sampai triliunan,” kata Kenneth.
Selain itu, Dia juga menyarankan agar pengelolaan parkir dilelang dan dikelola oleh pihak swasta. Menurutnya, jika dikelola oleh swasta, semua aturan main dan perjanjian akan lebih jelas.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
