Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Jakarta Utara meningkatkan screening atau pemeriksaan kesehatan sebagai upaya menangani penyebaran penyakit tuberkulosis (TB) di daerah setempat.
"Sampai saat ini, kami sudah melakukan screening terhadap 36 ribu warga Jakarta Utara dari target 58.000 orang," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara Muhammad Andri di Jakarta, Selasa.
Melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh, sambung dia, maka jumlah penderita akan lebih banyak ditemukan dan penanganan yang dilakukan bisa semakin baik dan cepat.
Dalam pemeriksaan tersebut, dilakukan wawancara seputar kondisi kesehatan serta tes dahak untuk memastikan seseorang terjangkit tuberkulosis atau tidak.
Melalui screening yang telah dilakukan, menurut dia, saat ini terdapat 5.942 orang yang terjangkit penyakit tersebut, dan sebanyak 5.185 orang tengah menjalani pengobatan.
"Ada pasien yang memang tidak rutin menjalani pengobatan karena resistensi obat, lupa memakan obat hingga malas, serta alasan lainnya yang membuat seseorang gagal berobat sehingga belum bisa sembuh," ujar Andri.
Baca juga: Warga diimbau segera ke puskesmas jika batuk tak kunjung sembuh
Oleh karena itu, dia menegaskan seluruh pihak, tak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha dan lainnya, harus terlibat bersama-sama dalam meyakinkan penderita TB bahwa penyakit itu dapat disembuhkan.
"Kuncinya adalah pengobatan rutin dan konsisten dalam menjalani pengobatan jangka panjang," tegas Andri.
Lebih lanjut, dia pun menekankan kunci penanganan penyakit tersebut adalah dengan meningkatkan penemuan kasus sehingga dapat segera ditangani.
"Karena TBC ini kan menular, dan kita suka enggak menyadari," tutur Andri.
Baca juga: Ketua Majelis Kehormatan PDPI sebut TB masih jadi masalah di Jakarta
Baca juga: Kasus TB di Jakarta capai 21 ribu hingga Mei 2025
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
