Rantau, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menginventarisasi lima titik rawan longsor kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).
Bupati Tapin H Yamani meminta percepatan penanganan tebing Sungai Tapin yang rawan longsor kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
"Kami telah mengusulkan lima titik prioritas yang dinilai kritis dan berpotensi mengancam keselamatan warga serta infrastruktur publik," katanya di Rantau, Kamis.
Dikatakan, sejumlah lokasi longsor sudah terjadi dan mulai berdampak pada fasilitas infrastruktur serta rumah warga.
Baca juga: BPBD Kalsel terima penanganan lima bencana cuaca ekstrem di Kotabaru
Baca juga: BPBD HSS: Waspadai potensi longsor pada tiga kecamatan
Kelima titik tersebut, kata Yamani, berada di Desa Kalumpang (Kecamatan Bungur), Kelurahan Rangda Malingkung, Kelurahan Kupang, Desa Keramat, dan Desa Banua Halat Kiri (Kecamatan Tapin Utara).
Dia menyebutkan kekhawatiran warga meningkat seiring terjadinya longsor susulan yang dapat memperluas kerusakan.
Selain merusak hunian, gangguan juga dirasakan pada sektor pertanian.
Yamani menjelaskan data pemerintah daerah mencatat sekitar 9.334 hektare lahan pertanian di wilayah Tapin bergantung pada aliran Sungai Tapin untuk irigasi, termasuk di Kecamatan Bakarangan dan Candi Laras Selatan.
“Jika tidak segera ditangani, bukan hanya rumah warga yang terancam, tapi juga ketahanan pangan lokal,” ucapnya.
Bupati Tapin berharap pemerintah pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air segera melakukan intervensi teknis agar kerusakan tidak meluas dan aktivitas pertanian tetap terjaga.*
Baca juga: BPBD Tabalong Kalsel evakuasi lima korban tertimbun longsor
Baca juga: BPBD temukan tiga korban tewas tertimbun longsor di Tabalong
Pewarta: Imam Hanafi/Rasta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
