Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan langkah percepatan peningkatan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan menyasar kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Ivan Drie di Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan telah mengirimkan surat permohonan pelaksanaan CKG untuk para PNS kepada Pemkab Malang.
"Kalau percepatan salah satunya kolaborasi dengan instansi. Saya sudah bersurat ke Sekretaris Daerah (Sekda) dan mudah-mudahan secepatnya," kata Ivan.
Alasan pemilihan PNS sebagai pihak yang akan disasar CKG, karena lebih mudah dijangkau.
Soal kapan program pemerintah dilaksanakan untuk kalangan pegawai pemerintahan, Ivan belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Baca juga: Kemenko PM: Kolaborasi sebagai strategi utama percepat CKG
"Dalam waktu dekat kepada karyawan PNS itu kami habiskan dulu," ucapnya.
Lokasi pelaksanaannya direncanakan di dua tempat, yakni di Pendopo Kabupaten Malang yang terletak di Kota Malang dan di wilayah Kepanjen.
"Nanti bisa dilaksanakan di sana. Karena yang pendopo di Kota Malang ini untuk mereka di (Kabupaten Malang) bagian utara jadi lebih dekat untuk mengikuti pemeriksaan," ucapnya.
Strategi yang diambil, lantaran capaian CKG di Kabupaten Malang secara umum masih sekitar 15 persen dari total jumlah masyarakat setempat sebanyak 2,7 jiwa.
Apabila sukses terlaksana, Ivan optimistis capaian program pemerintah pusat khusus di wilayah Kabupaten Malang bisa mencapai 30-40 persen di akhir 2025.
"Makanya kami membutuhkan sinergisitas," ujar dia.
Baca juga: CKG bagi siswa langkah nyata wujudkan Indonesia Emas
Terkait masih minimnya capaian CKG, Ivan menyebut jika hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, seperti masih adanya masyarakat yang merasa khawatir soal hasil pemeriksaan.
Padahal, lanjutnya, pemeriksaan yang dilakukan di dalam program CKG bersifat deteksi dini dan penting untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang.
Apabila ditemukan penyakit kronis, maka akan ada mekanisme tindak lanjut melalui rujukan perawatan di fasilitas kesehatan.
"Misalnya ada kelainan di telinga itu akan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas dan gratis, kalau kasusnya itu khusus maka dirujuk ke rumah sakit. Beberapa kriteria, terutama yang kategori tidak mampu (biaya) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Malang," katanya.
Baca juga: IDAI apresiasi CKG di sekolah, berharap bisa diberi ke semua anak
Selain itu, dirinya menambahkan CKG telah menyasar ke lingkungan sekolah berbasis keagamaan, salah satunya diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, siang tadi.
CKG di pondok pesantren itu dilakukan dengan menyasar 400an orang, terdiri atas kalangan santri, guru, hingga masyarakat sekitar.
Namun, Ivan mengaku belum mendapatkan informasi perihal hasil tes milik masyarakat.
"Belum mendapatkan hasilnya," ujarnya.
Baca juga: Kemenag: CKG siswa di Dhammasekha wujud ciptakan generasi sehat
Baca juga: Deteksi dini penyakit, Menteri Arifah gelar CKG bagi pegawai KemenPPPA
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
