Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agung Gumilar Triyanto mengatakan pemerintah mengutamakan prinsip Human Centered AI dalam pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) sehingga teknologi canggih itu bisa bersifat inklusif.
"AI itu adalah tool. Siapa yang menjalankannya? Yang menjalankannya adalah manusia. Jadi kita perlu melihat dari sisi Human-centered AI. Bahwa manusia itu yang menjadi operator yang menggunakannya," kata Agung dalam diskusi yang digelar OpenAI di Jakarta, Kamis.
Agar prinsip itu dapat terjaga, Kemenko PMK mengusung pendekatan yang AI for all, for many, dan for few terutama dalam kegiatan literasi talenta digital khusus AI.
Baca juga: ANTARA, delegasi Henan jajaki kerja sama media, pemanfaatan AI
Dengan pendekatan tersebut harapannya setiap talenta digital AI di Indonesia bisa menghadirkan inovasi maupun solusi yang tetap berpusat pada manusia.
Prinsip pengembangan AI itu menurut Agung juga terlihat dalam setiap langkah yang diambil Kemenko PMK maupun kementerian lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan AI.
Ia mencontohkan dari sisi inisiatif Kemenko PMK, telah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan tujuh kementerian yang berfokus agar generasi muda dapat memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dan tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis sebagai penerus bangsa.
Baca juga: Menekraf: Pemanfaatan AI berpeluang tekan pengangguran generasi muda
SKB yang dimaksud merujuk pada pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam dunia pendidikan. Pada pedoman itu para siswa di jenjang pendidikan dasar hingga menengah tidak diperbolehkan untuk menggunakan layanan AI instan untuk menjawab tugas sekolah secara langsung.
Meski begitu, pemanfaatan AI tetap diperbolehkan apabila teknologi memang dirancang khusus untuk kebutuhan pendidikan dan pembelajaran terarah.
Contoh lain yang disebutkan oleh Agung adalah hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) yang mengutamakan keselamatan anak-anak tak terkecuali saat mengakses AI sebagai layanan dari penyelenggara sistem elektronik.
Baca juga: Pemanfaatan AI dinilai dukung pengadaan barang-jasa yang transparan
Selain regulasi dan panduan, pemerintah juga menghadirkan prinsip tersebut ke dalam program-program yang lebih nyata sehingga AI dapat dikenalkan bahkan ke daerah-daerah dengan akses infrastruktur digital yang sulit.
"Sekarang sudah ada Sekolah Rakyat terintegrasi, dan ada juga Sekolah Unggul Garuda, dan lain sebagainya. Di tingkat pendidikan, fasilitas sosial (untuk akses AI) sudah disediakan," kata Agung.
Lewat beberapa perwujudan dari prinsip Human Centered AI diharapkan ke depannya Indonesia bisa menangkap peluang dari pemanfaatan AI secara optimal sehingga teknologi itu nantinya bisa berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa.
Baca juga: AdaKami terapkan prinsip "human oversight" dalam adopsi AI
Baca juga: Kemenekraf susun pedoman pemanfaatan AI sektor ekonomi kreatif
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
