Mataram (ANTARA) - Pejabat hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, menunjukkan komitmen serius dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dengan memakai bus operasional untuk bersama-sama menuju gedung DPRD setempat guna menghadiri agenda sidang paripurna.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, mengatakan, penggunaan bus secara kolektif sebagai langkah nyata implementasi kebijakan pemerintah pusat.
"Ini salah satu upaya yang kami lakukan di daerah untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM), kendaraan dinas," katanya saat ditemui di sela menaikkan bus yang telah disiapkan oleh Bagian Umum.
Baca juga: ASN Pemprov Sultra gunakan Bus Jemputan setiap Kamis untuk hemat BBM
Rombongan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman dan pejabat eselon II Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggunakan bus sebagai langkah efisiensi. Rombongan pejabat berangkat bersama ke gedung DPRD setempat guna menghadiri agenda sidang paripurna, Kamis (9/4-2026). ANTARA/Nirkomala.Dengan mengambil titik kumpul di Kantor Wali Kota Mataram, puluhan pejabat eselon II yang akan mengikuti rapat paripurna, sepakat menggunakan bus dan jalan bersama ke gedung DPRD Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan.
Terhadap kebijakan pemerintah pusat itu, wali kota juga telah menginstruksikan seluruh jajaran pejabat di lingkup pemerintah kota untuk melakukan langkah-langkah konkret guna mereduksi belanja daerah, khususnya penggunaan BBM.
Bahkan, Pemerintah Kota Mataram sudah menerapkan kebijakan semua pejabat eselon II menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor yang juga menjadi langkah efisiensi.
Baca juga: Prabowo sebut Indonesia tak perlu impor BBM dalam tiga tahun
"Penggunaan bus ke gedung DPRD, sudah dilakukan dua hari ini," katanya.
Wali kota, meyakini langkah-langkah yang dilakukan bersama seluruh jajaran ini akan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran di daerah.
Kebijakan yang diterapkan bukan sekadar untuk bergaya, melainkan bentuk pertanggungjawaban daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat.
"Efisiensi harus dimulai dari pucuk pimpinan dan pejabat sentral di Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram," katanya.
Wali kota mengatakan, transisi ini tidaklah mudah, namun perubahan kebiasaan dari menggunakan kendaraan dinas nyaman ke moda transportasi yang lebih sederhana tentu menuntut upaya ekstra.
Baca juga: Menteri Brian: Krisis energi momentum transformasi budaya kerja kampus
"Tapi itu bagian dari ikhtiar untuk memastikan tata kelola keuangan daerah tetap sehat," katanya.
Karena itu, meskipun para pejabat harus sedikit agak susah payah ke kantor menggunakan sepeda, tapi ini sekali lagi sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah.
"Kami tetap berikhtiar melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Sementara menyinggung sampai berapa lama kebijakan tersebut akan diterapkan, wali kota mengatakan, kebijakan itu akan dievaluasi setelah satu bulan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi yang dapat ditekan.
Wali kota sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram untuk menghitung angka pengurangan belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan, sehingga agar setiap inovasi dan inisiatif yang dilakukan memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
"Untuk berapa lamanya, kami siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Mendiktisaintek terbitkan surat edaran penyesuaian pola kerja kampus
Pewarta: Nirkomala
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
