Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan akses layanan kesehatan, termasuk pembiayaan pengobatan, bagi masyarakat di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah, di tengah tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Data Kajian "Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia" Komnas HAM menunjukkan kasus ISPA di wilayah tersebut mencapai lebih dari 51.000 kasus dalam periode 2024–2025.
"Angka ISPA itu tinggi, lebih dari 51.000. Itu tidak boleh disepelekan. Kalau terjadi terus-menerus, itu membahayakan masyarakat," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan Kecamatan Bahodopi menjadi wilayah paling terdampak akibat tingginya aktivitas smelter nikel di kawasan tersebut.
"Wilayah paling terdampak itu di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, karena di sana banyak smelter, bukan satu dua, tapi banyak," ujarnya.
Komnas HAM menyatakan keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi kendala utama dalam penanganan dampak kesehatan masyarakat.
Baca juga: Komnas HAM soroti dampak industri nikel di Morowali
"Di sana ada puskesmas di kecamatan, tapi di desa masih kurang. Di kabupaten ada RSUD, tapi problem lain adalah ketersediaan dokter, terutama dokter spesialis paru, itu hampir tidak ada di sana," katanya.
Untuk itu, Komnas HAM mendorong pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa, sekaligus memperkuat ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Di sisi lain, perusahaan nikel juga didorong mengambil peran lebih besar dalam pemulihan kesehatan masyarakat terdampak.
"Kami juga minta klinik perusahaan bisa diakses masyarakat, dan untuk biaya pengobatan direkomendasikan agar tidak berbayar," ujarnya.
Komnas HAM menegaskan langkah tersebut penting untuk memastikan hak atas kesehatan masyarakat tetap terpenuhi di tengah aktivitas industri berisiko tinggi.
Baca juga: Komnas HAM dorong industri nikel perkuat tanggung jawab sosial-ekonomi
Baca juga: Menteri LH minta korporasi di kawasan industri nikel Morowali berbenah
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
