Jakarta (ANTARA) - Pakar dari Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah menyebut fenomena hadirnya berbagai kampus asing di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah.
Dalam diskusi bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Kamis, Emir menilai kehadiran kampus asing perlu disikapi secara serius, karena berpotensi mengalihkan minat masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.
Baca juga: APTISI : lebih baik undang rektor asing dibanding kampus asing
"Pasarnya orang Indonesia, terutama yang berduit, itu bakal teralihkan ke kampus-kampus asing yang didirikan di sini. Apalagi, modal mereka (perguruan tinggi asing) kan kuat," ujarnya.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI itu juga menekankan agar kampus-kampus negeri seperti UI siap bersaing secara langsung.
Salah satunya, kata dia, melalui berbagai program kolaborasi internasional seperti mengadakan kuliah dengan gelar ganda (double degree).
"Yang paling mungkin dilakukan UI saat ini adalah kolaborasi, bikin double degree, supaya tidak semua devisa langsung ke kampus-kampus asing itu," ujarnya.
Emir mendorong kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan hal tersebut, sebab menurutnya keberadaan kampus asing dapat menimbulkan risiko keluarnya devisa dalam bidang pendidikan tinggi.
Sebab, kata dia, peringkat global seperti QS University Ranking kini menjadi pertaruhan reputasi kampus nasional di mata publik.
"Kalau semua orang memilih kuliah di institusi asing, entah di luar negeri atau kampus asing yang buka di Indonesia, otomatis devisanya lari ke mereka," lanjutnya.
Baca juga: Nadiem: Kehadiran kampus asing permudah akses pendidikan internasional
Baca juga: Kampus asing boleh masuk tapi aturannya harus jelas dulu
Oleh sebab itu, Emir mendorong perhatian pemerintah terhadap adanya kampus asing di Indonesia. Salah satunya penguatan perguruan tinggi melalui berbagai skema subsidi/pendanaan, untuk membantu operasional perguruan tinggi agar tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri.
Menurut dia, perguruan tinggi saat ini tidak mampu jika hanya bergantung pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Kampus harus mampu untuk berinovasi. Kampus luar negeri juga begitu. Bahkan, Harvard pun ternyata dapat subsidi dari pemerintah.
"Saya pikir Harvard murni dana swasta, ternyata ada dana pemerintah di situ juga. Artinya, negara tetap harus hadir. Tidak bisa semua diserahkan ke kampus untuk cari duit sendiri," ucap lulusan The University of Queensland, Australia itu.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
