Jakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansah menilai penguatan pengawasan dari multipihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pihak sekolah serta peningkatan kualitas gizi makanan merupakan kunci sukses pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pemerintah daerah harus terlibat membantu pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai dari pengemasan, distribusi, dan peningkatan kapasitas dapur. Karena beda daerah, beda persoalan," kata Trubus dikutip di Jakarta, Jumat.
Terkait dengan kualitas gizi, menurut dia, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) harus meningkatkan edukasi bagi juru masak dan memberdayakan para ahli gizi yang berperan aktif memastikan makanan sesuai standar gizi serta higienitas.
Baca juga: BGN: Keamanan pangan jadi kunci sukses Program Makan Bergizi Gratis
“Banyak insiden keamanan pangan muncul karena minim edukasi kepada juru masak dan lemahnya sistem distribusi. Ada dapur yang mulai masak jam tujuh malam, tapi baru dibagikan ke sekolah pagi hari. Jarak waktu yang panjang itu bisa menyebabkan makanan basi,” ujar dia.
Ia menekankan pentingnya penerapan batas produksi maksimal 2.000 porsi per dapur agar mutu makanan terjaga. Selain penguatan pengawasan dan kualitas gizi makanan, kunci sukses lainnya adalah edukasi dan perencanaan teknis.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana masih relatif baru, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab antar-instansi.
Trubus menegaskan partisipasi publik juga menjadi kunci keberhasilan MBG. Ia mengusulkan agar guru dan komite sekolah turut mencicipi makanan setiap hari, bukan hanya sebulan sekali.
“Kalau kepala sekolah dan guru ikut mencicipi, pengawasan jadi lebih nyata. Jangan sampai anak-anak jadi korban makanan tidak layak,” ujar dia.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi makanan. “Partisipasi publik bisa membangun kepercayaan. Ajak masyarakat ikut mengemas makanan, ikut melihat dapur. Itu membangun rasa memiliki,” ucapnya.
Meskipun implementasi MBG belum sempurna, Trubus mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah, seperti penutupan dapur yang bermasalah dan memberi sanksi pada penyelenggara yang tidak memenuhi standar untuk memberikan efek jera.
Trubus juga menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola MBG yang memuat ketentuan soal batas produksi, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab hukum jika terjadi insiden. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi untuk segera diterapkan dalam tata kelola MBG.
Baca juga: Kolaborasi menjadi kunci sukses program MBG
Baca juga: Mendagri: Sinergisitas pusat dan daerah kunci sukses program MBG
“Dengan sistem berbasis data, setiap tahapan, dari dapur, distribusi, hingga konsumsi dapat diawasi secara real time,” kata dia.
Trubus mengaku optimistis bahwa program MBG merupakan investasi besar masa depan bangsa. Ia memandang program itu menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Program MBG, menurutnya, bukan hanya kebijakan populis, melainkan juga wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil setelah delapan dekade Indonesia merdeka.
“Kalau anak-anak kita tumbuh dengan gizi baik, mereka akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Itulah modal menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
