Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan kebutuhan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,37 triliun.
“Terdapat beberapa program pemerintah menjadi current issue pengawasan BPKP, mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kemiskinan ekstrem,” katanya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pengawasan pelaksanaan sekolah SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, pembentukan Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih, lalu pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
Kemudian juga digitalisasi pembelajaran, peringkat akses dan mutu pelayanan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, hingga pengawasan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam akuntabilitas keuangan, pihaknya disebut akan mengawal optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, serta efisiensi belanja pemerintah pusat, daerah, dan desa.
BPKP juga berperan memastikan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri maupun instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Di bidang tata kelola pemerintahan, lanjut Ateh, BPKP memperkuat manajemen risiko pembangunan nasional, meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah, serta mencegah terjadinya kecurangan.
“Penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi salah satu prioritas agar pengawasan berjalan lebih profesional dan berintegritas,” ucap Kepala BPKP.
Komisi XI DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan peran pengawasan BPKP. Komisi XI menilai peran BPKP sangat penting dalam memastikan program prioritas nasional dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.
Baca juga: BPKP berkontribusi Rp21,23 triliun terhadap keuangan negara
Baca juga: BPKP pastikan transparansi dalam proyek strategis Presiden Prabowo
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
