Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan perekrutan yang adil dan responsif gender guna melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya perempuan.
Menurut siaran pers Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Senin, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya bersama yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang adil dan responsif gender.
Komitmen dan upaya bersama tersebut ditunjukkan dengan mengadakan Lokakarya Multipihak untuk Implementasi Perekrutan yang Adil dan Pengawasan Terpadu yang Responsif Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian P2MI, Uni Eropa (EU), ILO, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Jakarta pada Senin.
Lokakarya tersebut menandai peluncuran serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan tata kelola migran kerja di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Lampung, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur.
“Keempat provinsi percontohan ini akan memperkuat upaya penyelenggaraan layanan yang berkualitas dan terkoordinasi yang berbasis hak asasi manusia dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional di Indonesia dan negara-negara tujuan,” ujar Karding.
Disebutkan bahwa keempat provinsi itu akan menjadi contoh untuk pengembangan praktik baik dalam memberikan pelindungan hak PMI di setiap tahapan migrasi melalui tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih responsif gender, penerapan prinsip perekrutan yang adil, sistem pengawasan dan pelindungan terpadu.
Selain itu, lokakarya tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama berbagai pihak guna mengurangi risiko perdagangan manusia, kerja paksa dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan di seluruh tahapan migrasi, khususnya pada tahap perekrutan dan penempatan.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia Simrin C. Singh mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tata kelola migrasi kerja yang lebih responsif gender, lebih inklusif dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional.
“Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelindungan dan akses ke pekerjaan yang layak yang merupakan hak pekerja migran, serta menjadi aspek penting dari keadilan sosial dan menjadi fokus utama Indonesia,” ujar Singh.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi pun menyatakan bahwa EU berkomitmen untuk bermitra dengan Indonesia untuk memastikan praktik-praktik rekrutmen yang adil dan etis guna melindungi pekerja migran.
“Bersama kita dapat mentransformasi migrasi kerja menjadi kekuatan untuk kebaikan, memberdayakan individu dan memperkuat masyarakat,” ujar Chaibi.
Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen kesetaraan gender di CSW Ke-69 New York
Baca juga: UN Women sebut penyalahgunaan AI berisiko timbulkan kesenjangan gender
Baca juga: Hari Perempuan Internasional momentum gaungkan hapus kekerasan gender
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
