Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
"Program MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi sebuah intervensi gizi nasional," kata Murmahudi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, MBG juga memberikan dampak nyata pada dua sisi penting pembangunan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat.
Disebutkannya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Juni 2025 program MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat melalui 1.716 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 4,4 triliun dari total pagu Rp 71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025.
Baca juga: Menkes: Layanan aduan terintegrasi percepat penanganan keracunan MBG
"Selain memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional dengan menyerap lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung," ujarnya merujuk data dari BGN.
Ia menilai bahwa MBG merupakan kebijakan ekonomi rakyat yang konkret karena uang negara berputar di tingkat bawah. Bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
"Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional," ucapnya.
Murmahudi menilai insiden keracunan makanan di beberapa daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan manajemen dapur hingga distribusi menu.
"Jangan sampai ada yang mempolitisasi kasus ini karena program ini baru dan perlu perbaikan," katanya menambahkan.
Dia juga mengapresiasi kesigapan Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil langkah cepat dan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG.
Menurut dia, Perpres tersebut sangat baik dalam memperkuat program MBG lebih baik ke depan.
"Perpres ini tentunya sangat baik sekali, sebab akan mengatur secara detail aspek standarisasi dapur sekolah, sertifikasi tenaga penyaji makanan, mekanisme pengawasan lintas kementerian dan daerah, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang higienis dan bergizi seimbang," ujarnya.
Baca juga: BPJPH: Kepala dapur MBG prioritas jadi penyelia halal
Baca juga: Prabowo perintahkan semua dapur MBG wajib dilengkapi alat sterilisasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur MBG telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10) malam.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
