Kuala Lumpur (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Tindakan Demokratis (DAP) Anthony Loke mengajukan pengunduran diri dari Menteri Pengangkutan (Perhubungan) Malaysia, sebagai respons terhadap isu status tahanan rumah mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Loke, seperti dilaporkan Bernama di Kuala Lumpur, Sabtu, mengatakan surat pengajuan pengunduran diri akan dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam waktu dekat.
"Keputusan ini dicapai setelah pertemuan Komite Eksekutif Pusat (CEC) DAP selama tiga jam untuk membahas perkembangan tersebut," kata Loke.
Loke menyatakan telah mengajukan pengunduran diri kepada Komite Eksekutif Pusat (CEC) partainya, sebagai reaksi partai terhadap keputusan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang memberikan pengampunan bersyarat terhadap Najib Razak, sehingga memungkinkan mantan PM Malaysia itu menjalani status tahanan rumah.
Loke mengatakan pengunduran diri tersebut hanya melibatkan dirinya sebagai anggota kabinet, sedangkan menteri dan wakil menteri lainnya dari DAP akan tetap berada di pemerintahan untuk memastikan stabilitas politik negara terus terjamin.
Menurut dia, meskipun mereka juga siap dan bersedia untuk mengundurkan diri kapan saja, namun CEC telah memutuskan bahwa untuk sementara waktu, mereka akan tetap menjabat untuk memastikan stabilitas politik tetap terjamin.
Menurut Loke keputusan tersebut adalah tindakan yang bertanggung jawab, karena DAP tidak ingin tindakan politiknya menyebabkan ketidakstabilan politik.
Dia mengatakan bahwa jika para pemimpin DAP lainnya mengundurkan diri dari posisi di kabinet, hal itu berisiko mempengaruhi stabilitas politik dan dapat menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim.
"DAP sangat menyadari permainan politik dari partai-partai tertentu dan harapan mereka agar kami mengambil keputusan yang memungkinkan mereka mencapai ambisi politik mereka. Kami tidak memberi mereka ruang sedikit pun dalam hal ini," katanya.
Lebih jauh Loke mengatakan bahwa perencanaan dan proyek di bawah Kementerian Perhubungan Malaysia akan berlanjut seperti biasa dan tidak akan mempengaruhi operasional kementerian setelah pengunduran dirinya.
Loke juga menegaskan kembali pendirian partai bahwa pihaknya menghormati kekuasaan Raja Malaysia untuk memberikan pengampunan terhadap Najib Razak dan hal itu tidak dapat digugat.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Jumat, memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib Razak, yang memungkinkan Najib Razak menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta (Rp218 miliar).
Divisi Urusan Hukum Kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa perintah tersebut diputuskan pada Pertemuan Dewan Pengampunan ke-64 untuk Wilayah Federal Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya yang diadakan di Istana Negara, Jumat.
Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak resmi jadi tahanan rumah
Baca juga: Pengadilan Malaysia vonis Najib Razak 15 tahun penjara kasus 1MDB
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
