Badung, Bali (ANTARA) - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memperkuat sistem penjaminan mutu hasil perikanan melalui pendampingan dan sertifikasi sejak ikan ditangkap di atas kapal hingga disimpan di cold storage.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ir. Ishartini di Badung, Bali, Sabtu, mengatakan penjaminan mutu dilakukan dengan membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi, termasuk memastikan penanganan ikan sejak di atas kapal.
"Semua ABK (anak buah kapal)-nya tahu bagaimana menangani ikan di atas kapal, enggak boleh ditaruh aja, tapi ikan harus taruh di cool box," katanya.
Menurut dia, BPPMHKP memberikan pendampingan kepada nelayan agar kapal dapat memenuhi persyaratan sertifikasi penanganan ikan yang baik. Selain kapal, fasilitas cold storage juga disertifikasi untuk memastikan pemenuhan standar suhu serta sarana dan prasarana penyimpanan.
Ishartini menjelaskan perbaikan penanganan ikan juga dilakukan melalui penyediaan es curah untuk kebutuhan nelayan saat melaut. Es tersebut memiliki tekstur lebih lembut sehingga dapat masuk di sela-sela ikan tanpa merusak daging.
"Kita memperbaiki cara-cara para nelayan itu menangani hasil perikanannya, hasil tangkapannya sejak di atas kapal. Habis itu ada cool box-nya, jadi tidak ditaruh saja di kapal," ujarnya.
Ia mengatakan pendampingan terhadap nelayan di lokasi KNMP telah dilakukan sejak program tersebut mulai dibangun pada 2025. Dari 100 KNMP yang direncanakan, sebanyak 65 KNMP telah selesai dan mendapatkan pendampingan dari unit pelaksana teknis (UPT) BPPMHKP di berbagai provinsi.
Pendampingan penjaminan mutu tidak hanya dilakukan di KNMP, tetapi juga di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), serta lokasi sandar kapal nelayan.
Untuk perikanan tangkap, penjaminan mutu dilakukan sejak penanganan ikan di atas kapal. Sementara untuk perikanan budidaya, prosesnya dimulai dari lokasi budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik.
Setelah itu, penjaminan mutu dilanjutkan pada unit pengolahan ikan melalui sertifikasi kelayakan pengolahan dan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Rangkaian penjaminan tersebut juga mendukung proses ekspor produk perikanan karena asal-usul bahan baku dapat ditelusuri melalui sistem ketelusuran (traceability).
Ia menambahkan BPPMHKP kini tengah menyelesaikan sistem digitalisasi layanan agar data cukup dimasukkan satu kali dan dapat digunakan oleh instansi terkait dalam ekosistem ekspor.
Sistem tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) untuk mempercepat pelayanan dan mengintegrasikan proses ekspor produk kelautan dan perikanan.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
